Pengadilan Distrik Nara dijadwalkan akan membacakan putusan pada Rabu terhadap Tetsuya Yamagami, pria yang didakwa atas pembunuhan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2022. Kasus ini tidak hanya menjadi salah satu peristiwa paling mengguncang dalam sejarah politik Jepang modern, tetapi juga membuka tabir praktik donasi agresif Gereja Unifikasi serta keterkaitannya dengan dunia politik.
Jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup bagi Yamagami yang kini berusia 45 tahun. Mereka menilai penembakan Abe menggunakan senjata rakitan saat kampanye pemilu di Kota Nara sebagai kejahatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Jepang pascaperang. Abe, yang saat itu berusia 67 tahun, dikenal sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama di Jepang dan tetap menjadi tokoh politik berpengaruh meski telah mengundurkan diri pada 2020.
Dalam persidangan, Yamagami mengakui perbuatannya dan menjelaskan bahwa aksinya didorong oleh dendam terhadap Gereja Unifikasi. Ia mengungkapkan bahwa keluarganya mengalami kehancuran finansial akibat sumbangan besar sang ibu kepada organisasi keagamaan tersebut, dengan total mencapai sekitar 100 juta yen. Menurut Yamagami, ia meyakini Abe berada di pusat keterlibatan politik Gereja Unifikasi di Jepang, sehingga menjadikannya target serangan.
Tim pembela meminta pengadilan menjatuhkan hukuman lebih ringan, yakni maksimal 20 tahun penjara. Mereka berargumen bahwa latar belakang kehidupan Yamagami yang penuh penderitaan serta dampak buruk yang ditimbulkan oleh Gereja Unifikasi terhadap keluarganya patut dipertimbangkan. Pengacara juga menyatakan bahwa Yamagami seharusnya diberi kesempatan untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman dan menggunakan pengalamannya untuk mencegah kerugian serupa menimpa orang lain.
Namun, jaksa menegaskan bahwa latar belakang pribadi terdakwa tidak dapat membenarkan tindakannya. Mereka menilai Yamagami sebagai orang dewasa yang mampu membedakan benar dan salah, serta menekankan bahwa Abe tidak memiliki kesalahan langsung dalam persoalan yang dipermasalahkan terdakwa. Jaksa juga menyoroti bahaya besar dari penggunaan senjata rakitan, yang berpotensi menimbulkan korban tambahan akibat lintasan peluru yang tidak dapat diprediksi.
Kasus ini memicu reaksi besar di Jepang. Setelah penangkapan Yamagami, pemerintah meluncurkan penyelidikan terhadap Gereja Unifikasi, yang berujung pada perintah pengadilan Tokyo untuk membubarkan organisasi tersebut dan mencabut status bebas pajaknya. Selain itu, undang-undang baru disahkan pada Desember 2022 untuk membatasi praktik penggalangan dana yang manipulatif, sementara penderitaan anak-anak anggota gereja, yang dikenal sebagai “generasi kedua,” turut menjadi perhatian publik.
Hubungan antara politisi dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan Gereja Unifikasi juga berada di bawah sorotan, dengan laporan bahwa sejumlah politisi menerima dukungan dari organisasi tersebut dalam kampanye pemilu. Putusan pengadilan terhadap Yamagami dipandang sebagai momen penting, baik dari sisi penegakan hukum maupun dampaknya terhadap reformasi sosial dan politik di Jepang.
Sc : Mainichi
