Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi, berencana mempercepat target peningkatan anggaran pertahanan menjadi 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) — dari yang semula dijadwalkan pada tahun fiskal 2027 menjadi tahun fiskal 2025, menurut sumber pemerintah pada Rabu (2/10).
Langkah tersebut akan dimulai dalam tahun fiskal berjalan melalui penggunaan anggaran tambahan (supplementary budget).
Dalam pidato kebijakan pertamanya di parlemen yang dijadwalkan pada Jumat mendatang, Takaichi — yang dikenal memiliki pandangan hawkish (keras dalam isu keamanan) — diperkirakan akan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemampuan pertahanan Jepang secara mendasar, di tengah perubahan situasi keamanan regional dan global.
Ia juga berencana meninjau kembali tiga dokumen utama pertahanan dan keamanan nasional sebelum akhir tahun depan, sambil menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang “bertanggung jawab” meski akan meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis.
Untuk memenuhi target 2 persen dari PDB, pemerintah berencana menggunakan anggaran tambahan untuk tahun fiskal 2025 yang akan berjalan hingga Maret tahun depan.
Meski Jepang menghadapi beban utang publik yang sudah lebih dari dua kali lipat ukuran ekonominya, ancaman yang meningkat dari Tiongkok dan Korea Utara telah mendorong negara itu untuk memperkuat kerja sama militer antara Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) dan militer Amerika Serikat.
Target 2 persen dari PDB ini pertama kali ditetapkan pada tahun 2022, ketika Jepang memperbarui strategi keamanan nasional, strategi pertahanan nasional, dan program pembangunan pertahanan.
Pidato Takaichi nanti akan menjadi sorotan untuk melihat arah kebijakannya, mengingat pandangan kerasnya soal sejarah dan pertahanan sempat menimbulkan kekhawatiran akan pergeseran politik Jepang ke kanan, meski komitmennya terhadap belanja fiskal justru disambut positif oleh pasar keuangan.
Mengenai hubungan dengan Tiongkok, Takaichi akan mengakui bahwa masih banyak tantangan, namun menegaskan bahwa Jepang akan melanjutkan dialog tingkat tinggi secara jujur dan terbuka guna membangun hubungan yang strategis dan saling menguntungkan.
Selain isu keamanan, Takaichi menempatkan kenaikan biaya hidup sebagai prioritas utama kebijakan dalam negeri. Ia berjanji akan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat kepercayaan konsumen, serta mendorong investasi besar di daerah sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali ekonomi regional.
Pemimpin berusia 64 tahun dari Partai Demokrat Liberal (LDP) itu juga menegaskan dukungannya terhadap penggunaan tenaga nuklir dan energi terbarukan untuk mencapai target netral karbon.
Takaichi memulai masa jabatannya dengan tantangan politik besar setelah partai koalisi lama, Komeito, menarik dukungan pasca pemilihan ketua LDP pada awal Oktober. Untuk membentuk pemerintahan, ia menggandeng Japan Innovation Party (Nippon Ishin no Kai) sebagai mitra koalisi baru.
Sebagai bentuk kerja sama dengan partai yang berbasis kuat di Osaka itu, Takaichi akan mempercepat pembahasan rencana pembentukan “ibu kota kedua” Jepang, yang akan berfungsi sebagai cadangan administratif bagi Tokyo jika terjadi keadaan darurat, sesuai dengan proposal Nippon Ishin.
Sc : KN
