Sebanyak 371 properti di sekitar fasilitas keamanan kritis dan pulau-pulau perbatasan di Jepang dibeli oleh individu atau entitas asing selama tahun fiskal 2023, menurut sebuah studi pemerintah yang dirilis pada Senin.
Orang asing mengakuisisi 174 bidang tanah dan 197 bangunan di 20 dari 47 prefektur di Jepang. Studi ini adalah survei pertama atas pembelian di 399 lokasi yang ditetapkan pada tahun fiskal 2023 sebagai “zona pemantauan khusus” atau “zona pemantauan” sejak undang-undang yang mengatur penggunaannya mulai berlaku pada 2022.
Tidak ada kasus di mana peringatan atau perintah penghentian penggunaan dikeluarkan.
Berdasarkan negara atau wilayah, Tiongkok mencatat pembelian terbanyak dengan 203 properti, diikuti oleh Korea Selatan sebanyak 49 properti, dan Taiwan 46 properti.
Menurut Kantor Kabinet Jepang, sebagian besar properti yang dibeli oleh orang asing adalah apartemen atau kondominium. Banyak pembeli dari Tiongkok diyakini membeli properti di area Tokyo Raya untuk tujuan investasi.
Prefektur Tokyo mencatat jumlah pembelian tertinggi, yaitu 171 properti, termasuk 104 properti di sekitar Kementerian Pertahanan di Shinjuku Ward, 39 dekat Komando Pengendalian Materiel Pasukan Bela Diri Darat, dan 20 di dekat kamp Nerima GSDF.
“Kami akan memastikan penerapan peraturan secara menyeluruh untuk mencegah kegiatan yang dapat mengancam fasilitas penting,” kata Menteri Keamanan Ekonomi Minoru Kiuchi dalam pertemuan dewan pemerintah pada Senin.
Survei ini mencakup total 16.862 properti yang kepemilikannya dialihkan atau didaftarkan baru pada tahun fiskal yang dimulai pada April 2023.
Setelah Tokyo, prefektur Chiba mencatat pembelian terbanyak dengan 38 properti, diikuti oleh Fukuoka (31 properti), Hokkaido (20 properti), dan Aichi (12 properti).
Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan 583 lokasi dalam radius 1 kilometer dari fasilitas penting sebagai subjek peraturan penggunaan lahan. Lokasi lain di luar 399 yang termasuk dalam studi ini akan dicakup dalam survei mendatang.
Sc : kyodo
