Sebanyak 3.498 properti yang berada di sekitar fasilitas keamanan penting dan pulau-pulau terpencil di Jepang dibeli oleh individu atau entitas asing sepanjang tahun fiskal 2024, menurut hasil studi pemerintah yang dirilis pada Selasa. Hampir setengah dari pembelian tersebut berasal dari China.
Secara terpisah, pemerintah Jepang juga mengumumkan bahwa mulai April 2026, akan diberlakukan aturan pengungkapan informasi yang lebih ketat bagi perusahaan yang ingin membeli lahan hutan atau properti yang dianggap penting bagi keamanan nasional. Salah satu ketentuannya adalah kewajiban mencantumkan kewarganegaraan pimpinan perusahaan dalam dokumen pendaftaran.
Selain itu, individu perseorangan juga akan diminta untuk menyebutkan kewarganegaraannya saat membeli lahan hutan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memahami secara lebih jelas skala kepemilikan properti oleh warga asing di Jepang.
Menurut survei tersebut, warga asing membeli 1.744 bidang tanah dan 1.754 bangunan yang tersebar di 37 dari 47 prefektur di Jepang. Properti-properti ini berada di sekitar 583 lokasi yang ditetapkan sebagai “area pemantauan” atau “area pemantauan khusus” berdasarkan undang-undang yang mulai berlaku pada 2022.
Berdasarkan negara atau wilayah asal pembeli, China menempati posisi teratas dengan 1.674 properti, disusul oleh Taiwan (414), Korea Selatan (378), dan Amerika Serikat (211).
Survei ini merupakan yang kedua sejak diberlakukannya undang-undang yang bertujuan mencegah pemanfaatan properti di sekitar fasilitas penting dan pulau terpencil untuk aktivitas yang dapat mengganggu kegiatan resmi negara.
“Kami akan terus menyelidiki situasi ini dan mengambil langkah-langkah maksimal untuk mencegah tindakan yang dapat menghambat fungsi fasilitas tersebut,” ujar Kimi Onoda, Menteri yang membidangi keamanan ekonomi, dalam konferensi pers.
Meski jumlah pembelian oleh warga asing meningkat tajam dibanding survei tahun sebelumnya yang mencatat 371 properti, pemerintah menegaskan bahwa perbandingan langsung tidak sepenuhnya relevan, karena jumlah lokasi yang masuk kategori pemantauan meningkat hampir tujuh kali lipat.
Hingga saat ini, tidak ada kasus yang berujung pada peringatan atau perintah penghentian penggunaan properti.
Menurut Kantor Kabinet, sebagian besar properti yang dibeli warga asing berupa apartemen atau kondominium, dengan banyak pembeli asal China diduga membeli properti di wilayah metropolitan Tokyo untuk tujuan investasi.
Dari sisi wilayah, Tokyo mencatat jumlah pembelian terbanyak dengan 1.558 properti, di antaranya berada di sekitar Sekolah Medis Pasukan Bela Diri Darat Jepang, Pusat Riset Sistem Angkatan Laut, serta Pusat Pasukan AS New Sanno. Setelah Tokyo, prefektur dengan jumlah pembelian tertinggi adalah Kanagawa (339), Chiba (235), Hokkaido (217), dan Fukuoka (211).
Sesuai undang-undang yang berlaku, lahan dan bangunan dalam radius 1 kilometer dari fasilitas vital negara dikenai regulasi penggunaan. Survei ini mencakup total 113.827 properti yang kepemilikannya didaftarkan sepanjang tahun fiskal yang dimulai pada April 2024.
Sc : KN
