Banyak keluarga di Jepang yang sedang membesarkan anak menyambut positif langkah partai-partai politik, baik dari kubu pemerintah maupun oposisi, yang mengusulkan penurunan pajak konsumsi untuk makanan menjelang pemilu nasional pada 8 Februari. Meski demikian, dukungan tersebut disertai keraguan dan kehati-hatian.
Penurunan pajak konsumsi pada makanan—yang saat ini sebagian besar dikenakan tarif 8 persen—dinilai dapat meringankan beban rumah tangga yang terdampak inflasi berkepanjangan. Namun, sejumlah pihak menilai usulan ini hanya dimunculkan demi meraih suara pemilih, sementara yang lain khawatir dampak ekonomi jika pemotongan pajak hanya bersifat sementara.
Seorang ibu tunggal berusia 47 tahun dengan anak kembar yang masih duduk di bangku sekolah dasar mengaku sangat mendukung penurunan pajak karena harga berbagai kebutuhan terus naik. Ia mengatakan penghasilannya per bulan hanya sekitar 20.000 hingga 30.000 yen karena tidak bisa bekerja penuh waktu akibat harus merawat anak-anaknya yang membutuhkan perawatan medis.
Meski demikian, ia merasa istilah “pemotongan pajak” terlalu sering digunakan tanpa penjelasan rinci selama kampanye pemilu. Ia khawatir suplemen khusus yang dibutuhkan anak-anaknya untuk menjaga kekuatan otot melalui selang gastrostomi tidak akan masuk dalam kategori yang mendapat keringanan pajak.
Koalisi pemerintah yang terdiri dari Partai Demokrat Liberal dan Partai Inovasi Jepang berjanji akan “mempertimbangkan” penangguhan pajak konsumsi makanan selama dua tahun. Sementara itu, aliansi oposisi baru yang menamakan diri Centrist Reform Alliance berkomitmen untuk menghapus pajak tersebut sepenuhnya.
Seorang pekerja perempuan berusia 47 tahun dari Prefektur Shizuoka mengatakan pengeluaran bulanannya untuk makanan dan kebutuhan sehari-hari meningkat sekitar 50.000 yen dalam tiga tahun terakhir. Sebagai ibu dari dua anak remaja, ia mengkritik fokus kebijakan yang hanya menyasar makanan.
“Harga kebutuhan pokok seperti tisu toilet juga naik. Kenapa hanya makanan yang dibahas?” ujarnya. Ia juga mempertanyakan dampak jangka panjang rencana pemotongan pajak selama dua tahun. “Kalau nanti pajaknya dinaikkan lagi, bukankah ekonomi justru bisa memburuk?”
Kenichi Kudo, ayah tiga anak berusia 38 tahun dan salah satu perwakilan kelompok yang mendorong perluasan dukungan bagi keluarga dengan anak, menilai bahwa jika partai-partai besar sudah sepakat arahnya, seharusnya pembahasan dilakukan segera di parlemen, bukan menunggu momentum pemilu.
Pada 23 Januari, hari pertama yang seharusnya menjadi awal sidang reguler selama 150 hari, Perdana Menteri Sanae Takaichi membubarkan DPR Jepang yang beranggotakan 465 orang dan mengumumkan pemilu dadakan.
Sc : JT
