Sekitar 70 anggota kelompok warga yang tergabung dalam Heiwa o Akiramenai Kitakyushu Net (Jaringan Kitakyushu untuk Tidak Menyerah pada Perdamaian) menggelar aksi unjuk rasa menyerukan masyarakat yang inklusif pada 13 Juli lalu, menjelang pemilihan anggota majelis tinggi (House of Councillors) Jepang yang akan digelar pada 20 Juli.
Aksi tersebut berlangsung di Distrik Kokurakita, Kota Kitakyushu. Para peserta aksi membawa papan bertuliskan pesan-pesan seperti “Menuju masyarakat yang tidak mengecualikan siapa pun.”
Dalam kampanye menjelang pemilu kali ini, partai populis sayap kanan Sanseito mempromosikan agenda “Japanese First” dan menyampaikan klaim bahwa peningkatan jumlah pekerja asing menghambat pertumbuhan upah bagi warga Jepang. Partai tersebut menyerukan pembatasan terhadap penerimaan tenaga kerja asing. Beberapa partai besar lainnya seperti Partai Demokrat Liberal (LDP), Partai Demokrat untuk Rakyat, Nippon Ishin (Japan Innovation Party), dan Partai Konservatif Jepang juga mengusung kebijakan pengetatan imigrasi.
Terkait maraknya agenda eksklusif dalam kampanye pemilu ini, Kentoku Maeda, seorang pengacara sekaligus ketua jaringan aksi damai tersebut, mengatakan kepada Mainichi Shimbun, “Semua ini dipicu oleh penyebaran informasi palsu dan rumor, seperti anggapan adanya ‘hak istimewa bagi orang asing’. Sangat dangkal dan tidak dapat diterima jika partai-partai berlomba dengan kebijakan eksklusi seperti sedang terpancing oleh isu ini.”
Sementara itu, Hiromi Suenaga, ketua serikat pekerja Union Kitakyushu yang mendukung para magang teknis asing, menyatakan, “Saya ingin masyarakat memahami kenyataan bahwa banyak pekerja asing bergaji rendah sebenarnya menopang kehidupan sehari-hari warga Jepang, terutama di sektor perawatan lansia dan konstruksi.”
Sc : mainichi
