Tahun lalu, sempat dilaporkan tren di mana warga negara Tiongkok yang sudah memiliki SIM Tiongkok datang ke Jepang selama sekitar satu minggu dengan visa turis untuk memperoleh SIM Jepang. Hal ini dilakukan karena Jepang memiliki lebih banyak perjanjian pengakuan SIM internasional dibandingkan Tiongkok, sehingga lebih mudah bagi warga Tiongkok untuk mengonversi SIM Jepang menjadi izin mengemudi internasional daripada menggunakan SIM Tiongkok.
Mendapatkan SIM di luar negeri terdengar seperti urusan rumit—harus kembali untuk memperpanjang masa berlaku dan mengurus izin internasional. Namun, ternyata di Jepang proses ini sangat mudah. Nilai yen yang rendah membuat biaya perjalanan makin terjangkau, dan sistem konversi SIM asing di Jepang sangat ringan: cukup mengikuti tes singkat yang jauh lebih mudah dibandingkan tes yang harus dihadapi warga Jepang sendiri.
Bahkan, pemohon tidak perlu memiliki alamat tinggal permanen di Jepang; alamat hotel pun cukup. Mungkin karena alasan-alasan tersebut, jumlah konversi SIM asing di Jepang melonjak tajam dari 30.381 pada 2014 menjadi 75.905 pada 2024.
Lonjakan ini memicu kekhawatiran sejumlah politisi. Manabu Sakai, Kepala Komisi Keselamatan Publik Nasional, menyebut bahwa “ujian tertulisnya terlalu mudah” dan menyatakan akan melakukan peninjauan. Sementara itu, anggota parlemen sekaligus mantan menteri kabinet, Taro Kono, menyampaikan bahwa Kepolisian Nasional Jepang telah menghentikan proses konversi SIM untuk pemohon asal Tiongkok yang tidak memiliki kartu residensi Jepang.
▼ Pernyataan Taro Kono:
“Kepolisian Nasional telah menetapkan bahwa warga negara Tiongkok tanpa kartu residensi tidak bisa lagi menukar SIM Tiongkok dengan SIM Jepang. Mereka juga akan memastikan aturan hukum ditegakkan pada kasus-kasus sebelumnya yang terlalu longgar.”
Meski Kono yakin kebijakan ini sudah diberlakukan, belum ada pengumuman resmi dari situs web Kepolisian Nasional Jepang terkait kebijakan tersebut. Bahkan, laporan statistik SIM yang dirilis dua hari setelah pernyataan Kono menyebut bahwa pihak kepolisian masih dalam tahap penyelidikan.
Beberapa pengguna media sosial menyampaikan kebingungan mereka terhadap pernyataan Kono, meski sebagian besar komentar publik mendukung adanya pengetatan aturan.
“Di mana saya bisa melihat pengumuman resmi dari Kepolisian Nasional?”
“Kapan kebijakan ini mulai berlaku?”
Isu ini memperlihatkan bagaimana celah administratif bisa dimanfaatkan dalam sistem imigrasi dan transportasi, serta pentingnya penyesuaian regulasi untuk menjaga keadilan dan keamanan dalam penggunaan izin mengemudi lintas negara.
Sc : JT
