Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, Sanae Takaichi, pada Selasa (1/10) menyatakan bahwa pemerintahnya akan menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk mengatasi kenaikan biaya hidup yang terus menekan masyarakat.
Dalam konferensi pers pertamanya setelah terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, Takaichi menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu dekat untuk menggelar pemilihan umum mendadak. Ia mengatakan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah kebijakan ekonomi.
Pemimpin berusia 64 tahun itu telah menginstruksikan para menteri dan pejabat pada rapat kabinet pertama untuk segera menyusun paket stimulus tersebut, menurut sumber yang dekat dengan pemerintahan.
Takaichi berjanji akan segera mencabut tarif sementara pajak bensin serta menaikkan ambang batas pendapatan tidak kena pajak dari level saat ini sebesar 1,03 juta yen (sekitar Rp108 juta) dengan mempertimbangkan pendapat dari partai oposisi.
Langkah-langkah ekonomi ini, kata Takaichi, ditujukan untuk “meningkatkan pendapatan bersih masyarakat dan mengurangi beban rumah tangga.” Ia juga menegaskan akan berupaya keras meminimalkan dampak negatif dari kenaikan tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.
Karena koalisi partainya, Partai Demokrat Liberal (LDP) bersama Partai Inovasi Jepang (JIP), belum memiliki mayoritas di kedua majelis parlemen, Takaichi—yang dikenal berpandangan konservatif—mengimbau kerja sama lintas partai demi menjaga stabilitas politik.
Ia mengatakan pemerintahnya akan secara fleksibel menerima usulan kebijakan dari partai oposisi, selama tidak bertentangan dengan prinsip utama LDP.
Dalam isu diplomasi, Takaichi menyebut dirinya menantikan pertemuan dengan para pemimpin negara lain pada KTT ASEAN di Malaysia akhir pekan ini serta KTT APEC yang akan digelar akhir bulan ini di Korea Selatan.
Menanggapi rencana kunjungan Presiden Trump ke Jepang pekan depan, Takaichi menyampaikan harapannya untuk membangun hubungan saling percaya melalui pertukaran pandangan yang terbuka.
Dikenal dengan pandangan keras terhadap isu diplomasi dan pertahanan, Takaichi juga mengumumkan bahwa pemerintahnya akan mulai meninjau dokumen-dokumen keamanan nasional utama, termasuk Strategi Keamanan Nasional jangka panjang.
Sc : KN
