Pemerintah dan oposisi Jepang sepakat pada Jumat untuk mengakhiri penerapan tarif pajak bensin tambahan pada akhir tahun, namun belum mencapai kesepakatan soal cara menutup kekurangan pendapatan pajak akibat kebijakan tersebut — menunjukkan tantangan besar yang kini dihadapi pemerintahan minoritas Perdana Menteri Sanae Takaichi.
Partai Liberal Democratic Party (LDP) yang dipimpin Takaichi sepakat untuk menghapus tarif tambahan sebesar 25,10 yen (sekitar Rp2.600) per liter, yang selama ini dikenakan di atas tarif dasar pajak 28,70 yen. Pajak tambahan tersebut telah diberlakukan selama hampir 50 tahun untuk membiayai proyek-proyek publik. Penghapusan akan berlaku mulai 31 Desember 2025, setelah tekanan kuat dari partai-partai oposisi.
Takaichi, yang baru menjabat minggu lalu, berjanji akan mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat yang terus meningkat. Namun, LDP — yang baru saja membentuk koalisi dengan Japan Innovation Party (JIP) bulan ini — masih membutuhkan dukungan oposisi untuk meloloskan anggaran tambahan bagi paket kebijakan ekonominya.
Penghapusan pajak tambahan tersebut, termasuk untuk bahan bakar diesel, diperkirakan akan mengurangi pendapatan pajak pemerintah pusat dan daerah sekitar 1,5 triliun yen (sekitar Rp165 triliun) per tahun.
Sebagai langkah sementara sebelum penghapusan resmi diberlakukan, pemerintah berencana menurunkan harga bensin secara bertahap melalui subsidi yang akan dimulai pada 13 November, menurut pernyataan beberapa anggota parlemen.
Negosiasi antarpartai akan berlanjut untuk mencari cara menutupi hilangnya pendapatan pajak — termasuk kemungkinan mengurangi insentif pajak bagi perusahaan.
Sebenarnya, pada Desember tahun lalu, LDP bersama Komeito dan Democratic Party for the People (DPP) sudah sepakat untuk menghapus pajak bensin tambahan. Namun, pembahasan terhenti karena belum ada titik temu soal sumber pendapatan pengganti.
Isu ini kembali mencuat setelah LDP mengalami kekalahan besar dalam pemilu Majelis Tinggi pada Juli lalu, yang membuat oposisi memperkuat posisi mereka di parlemen.
Partai Komeito, yang sebelumnya berkoalisi dengan LDP, meninggalkan blok pemerintahan bulan ini setelah Takaichi terpilih menggantikan Shigeru Ishiba sebagai presiden LDP. Setelah itu, LDP membentuk koalisi baru dengan JIP (Nippon Ishin) untuk mempertahankan pengaruhnya di parlemen.
Sc ；JT
