Perwakilan dan anggota sejumlah kelompok pendukung warga asing di Jepang menggelar aksi protes di dalam gedung parlemen Tokyo pada Rabu (26/11/25), untuk menentang xenofobia dan rencana pengetatan pembatasan bagi warga asing.
Para peserta, termasuk organisasi nirlaba Solidarity Network with Migrants Japan, mengeluarkan pernyataan yang menuntut agar dibuat undang-undang dasar yang menjamin hak asasi manusia bagi warga asing dan minoritas etnis di Jepang.
Aksi ini berlangsung di tengah meningkatnya perhatian terhadap kebijakan terhadap warga asing di Jepang, seiring sejumlah laporan media mengenai overstay visa dan dugaan penyalahgunaan layanan publik oleh sebagian warga asing.
Awal bulan ini, pemerintah menggelar pertemuan tingkat menteri mengenai kebijakan bagi warga asing untuk pertama kalinya sejak masa jabatan Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri.
Dalam pernyataannya, para peserta aksi mengecam langkah pemerintah yang mereka nilai tidak menunjukkan komitmen terhadap “masyarakat yang tertib dan harmonis.” Sebaliknya, mereka menilai pemerintah justru meningkatkan kontrol dan pengawasan atas warga asing.
Pengacara Yasuko Morooka, yang berbicara dalam acara tersebut, mengatakan:
“Hak asasi manusia bagi warga asing sama sekali tidak terlindungi — penting bagi kita untuk secara tegas menyatakannya dalam undang-undang dasar.”
Sementara itu, Tatsuhiro Nukui, pendiri organisasi nirlaba Heval (yang berarti “teman” dalam bahasa Kurdi), menyampaikan bahwa banyak warga Kurdi telah dideportasi secara paksa sejak musim panas lalu. Ia juga menerima keluhan bahwa anak-anak yang dibesarkan di Jepang dan dikembalikan ke negara asal orang tua mereka kesulitan sekolah karena tidak bisa membaca bahasa setempat seperti Turki.
“Kami ingin terus hidup bersama dengan warga Kurdi,” tutur Nukui, menegaskan harapannya agar komunitas imigran bisa diterima di Jepang.
Sc : JT
