Pemerintah Jepang semakin dekat merealisasikan rencana pemangkasan pajak konsumsi untuk makanan dan minuman dari 8% menjadi 1% selama dua tahun sebagai upaya meringankan beban masyarakat akibat inflasi.
Pada Rabu, partai-partai pemerintah dan oposisi mengakhiri pembahasan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Meski belum mencapai kesepakatan bersama, keputusan akhir kini berada di tangan Perdana Menteri Sanae Takaichi.
Takaichi diperkirakan akan menginstruksikan Partai Demokrat Liberal (LDP) pada Kamis untuk melanjutkan rencana tersebut. Jika berjalan sesuai jadwal, tarif pajak baru akan mulai berlaku pada April 2027 selama dua tahun, dengan target memperoleh persetujuan kabinet pada awal bulan depan.
Dalam pembahasan, pihak oposisi juga mengusulkan alternatif seperti:
- Bantuan tunai langsung kepada masyarakat karena lebih cepat diterapkan.
- Pemotongan pajak konsumsi secara permanen mengingat inflasi yang masih berkepanjangan.
Menanggapi hasil pembahasan, Takaichi mengatakan pemerintah akan segera menentukan kebijakan resminya.
“Sebagai pemerintah dan partai yang berkuasa, kami akan segera mempertimbangkan kebijakan kami.”
Rencana ini merupakan tindak lanjut dari janji kampanye Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mitra koalisinya, Japan Innovation Party, yang sebelumnya menjanjikan pajak konsumsi makanan menjadi 0% selama dua tahun.
Namun, pemerintah kemudian mengubah usulan menjadi 1% karena penyesuaian sistem kasir di toko-toko diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar enam bulan, jauh lebih cepat dibanding jika tarif dihapus menjadi 0%.
Sebagai kompensasi atas janji tarif 0%, koalisi pemerintah juga mengusulkan bantuan tunai bagi rumah tangga berpenghasilan rendah hingga menengah senilai total 600 miliar yen per tahun, setara dengan penerimaan negara yang diperkirakan hilang akibat penurunan pajak sebesar 1%.
Sejak Maret lalu, dewan khusus yang membahas pajak dan jaminan sosial telah menggelar lebih dari 20 kali pertemuan untuk membahas kebijakan ini.
Pemerintah menyebut pemangkasan pajak selama dua tahun tersebut sebagai langkah transisi hingga program bantuan baru yang dikaitkan dengan tingkat pendapatan mulai diterapkan pada tahun fiskal 2029.
Sc : mainichi
