Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Arata Takebe, mengatakan pada Rabu bahwa dirinya telah mengembalikan donasi yang menjadi sorotan publik serta memperbaiki laporan dana politik terkait. Langkah ini dilakukan setelah muncul dugaan bahwa sumbangan tersebut melanggar Undang-Undang Pemilihan Jabatan Publik Jepang.
Kasus ini mencuat setelah majalah mingguan Shukan Bunshun melaporkan bahwa kantor cabang Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di daerah pemilihan Takebe menerima donasi dari sebuah perusahaan yang mengerjakan proyek pekerjaan umum saat pemilihan majelis rendah pada 2024.
Menanggapi laporan tersebut, Takebe sebelumnya menyatakan akan memeriksa fakta-fakta terkait. Pada Rabu, ia mengatakan bahwa donasi tersebut telah dikembalikan dan laporan dana politik yang diperlukan telah diperbaiki.
“Saya meminta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan,” ujar Takebe, merujuk pada pemberitaan mengenai sumbangan yang diterima kantor cabang LDP di daerah pemilihannya di Hokkaido, pulau utama paling utara Jepang.
Undang-undang pemilihan jabatan publik Jepang melarang pihak yang memiliki kontrak dengan pemerintah pusat memberikan donasi terkait pemilihan umum nasional.
Berdasarkan laporan dana politik kantor cabang LDP tersebut, sumbangan sebesar 300.000 yen (sekitar US$1.900) diterima pada 15 Oktober 2024, bertepatan dengan hari pertama masa kampanye resmi pemilihan Majelis Rendah Jepang. Donasi itu berasal dari perusahaan transportasi laut yang berbasis di Mombetsu, Hokkaido.
Biro Pengembangan Regional Hokkaido di bawah Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah memenangkan tender untuk mengoperasikan kapal layanan pelabuhan pada April 2024. Kontrak itu masih berlaku ketika pemilihan berlangsung pada Oktober tahun yang sama.
Dalam keterangannya kepada wartawan di parlemen pada Rabu pagi, Takebe mengatakan bahwa saat menerima donasi tersebut, ia tidak mengetahui bahwa perusahaan yang bersangkutan terlibat dalam pekerjaan umum.
Takebe juga menjadi sorotan karena merupakan menteri pertanian kedua secara berturut-turut yang menghadapi dugaan terkait perilaku atau tindakannya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan memastikan urusan administrasi pertanian berjalan dengan baik.
Ia mulai menjabat sebagai menteri kabinet untuk pertama kalinya pada Kamis pekan lalu, menggantikan Kazuo Yana. Yana secara efektif diberhentikan oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi setelah muncul dugaan terkait tindakannya di daerah pemilihan, termasuk kemungkinan pelanggaran undang-undang pemilu yang sama.
Arata Takebe merupakan putra Tsutomu Takebe, mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat Liberal Jepang.
Sc : mainichi
