Pemerintah Jepang berencana menambah kuota penerimaan pekerja asing di sektor perawatan lansia dengan status Specified Skilled Worker (i) atau Pekerja Berketerampilan Spesifik (i) sebanyak 20.000 orang. Rencana tersebut disampaikan dalam rapat panel ahli pada 19 Oktober, menyusul perkiraan bahwa kuota yang berlaku saat ini berpotensi terlampaui.
Pemerintah menjelaskan bahwa permintaan terhadap pekerja asing dengan status tersebut jauh lebih tinggi daripada perkiraan awal. Namun, sejumlah pihak di sektor perawatan menilai proyeksi awal pemerintah terlalu optimistis.
Tambahan 20.000 pekerja tersebut akan dialihkan dari kuota 33.800 orang untuk sektor perawatan dalam sistem Employment for Skill Development atau program pengembangan keterampilan untuk tenaga kerja asing. Sistem ini dijadwalkan mulai berlaku pada April 2027 untuk menggantikan program pemagangan teknis (Technical Intern Training Program).
Meski ada pengalihan kuota, pemerintah tetap mempertahankan total kuota penerimaan pekerja asing di sektor perawatan sebanyak 160.700 orang.
Berdasarkan data sementara, hingga akhir Juli tahun ini, sekitar 80.000 orang telah tinggal di Jepang dengan status Pekerja Berketerampilan Spesifik (i) di sektor perawatan. Pemerintah memperkirakan jumlah tersebut berpotensi melampaui kuota yang ditetapkan pada paruh kedua tahun fiskal 2027. Periode perencanaan kuota saat ini berlangsung hingga akhir Maret 2029.
Pemerintah memutuskan menambah kuota karena penghentian penerimaan pekerja baru berisiko mengganggu operasional fasilitas perawatan lansia. Pemerintah mencontohkan situasi di sektor jasa makanan, yang pernah mengalami penghentian penerimaan pekerja setelah kuotanya tercapai.
Karena penyesuaian dilakukan di dalam kategori sektor perawatan yang sama, kuota untuk program pengembangan keterampilan juga akan dikurangi sebelum sistem tersebut mulai diterapkan. Langkah ini disebut sebagai upaya terakhir untuk mengatasi potensi kelebihan jumlah pekerja.
Ketua Japan Federation of Kaigo Business Providers, Masayuki Saito, mempertanyakan ketepatan perhitungan pemerintah. Ia menilai pengalihan kuota menunjukkan bahwa proyeksi sebelumnya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurut Saito, pemerintah perlu menyusun perencanaan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata di sektor perawatan.
Kebijakan ini juga berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi tujuan program pengembangan keterampilan. Program tersebut dirancang untuk menerima pekerja asing yang belum memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa Jepang yang memadai, kemudian melatih mereka agar memenuhi persyaratan untuk memperoleh status Pekerja Berketerampilan Spesifik.
Selain itu, pemerintah mengusulkan revisi aturan yang memungkinkan pekerja asing di sektor konstruksi, baik dengan status Pekerja Berketerampilan Spesifik maupun peserta program pengembangan keterampilan, melakukan pekerjaan pembersihan salju.
Di tengah penurunan angka kelahiran dan bertambahnya populasi lansia, Jepang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai industri. Kondisi ini membuat ketergantungan terhadap pekerja asing terus meningkat.
Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana mempertahankan batas total 1,23 juta orang untuk pekerja asing dalam skema Pekerja Berketerampilan Spesifik dan program pengembangan keterampilan, sesuai keputusan kabinet pada Januari tahun ini.
Meski demikian, kebijakan pengalihan kuota tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan pemerintah. Seorang ahli memperingatkan bahwa jika pemerintah terus mengandalkan langkah sementara untuk mengatasi persoalan kuota, kepercayaan terhadap sistem tersebut dapat menurun.
Sc : mainichi
