Pemerintah Jepang melalui Biro Kesetaraan Gender memasukkan tindakan tidak mau membayar biaya kencan sama sekali sebagai salah satu contoh kekerasan ekonomi dalam hubungan asmara. Pernyataan ini ramai dibicarakan di media sosial Jepang karena dianggap tidak biasa.
Dalam situs resminya, pemerintah Jepang membagi kekerasan dalam hubungan pacaran menjadi empat jenis, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
Kekerasan fisik contohnya memukul, menarik rambut, atau melempar benda ke arah pasangan. Kekerasan seksual bisa berupa memaksa pasangan berhubungan intim, menolak menggunakan alat kontrasepsi, atau mengambil foto dan video telanjang tanpa izin.
Sementara itu, kekerasan psikologis meliputi kebiasaan menghina pasangan, melarangnya bertemu teman, hingga memeriksa komunikasi pribadinya tanpa menghormati privasi.
Yang paling menarik perhatian adalah contoh kekerasan ekonomi. Selain mengambil uang pasangan tanpa izin, tidak mengembalikan uang yang dipinjam, atau melarang pasangan bekerja, pemerintah Jepang juga mencantumkan tindakan tidak membayar biaya kencan sama sekali.
Hal ini kemudian memicu berbagai komentar dari warganet. Ada yang bercanda bahwa orang yang selalu membayar saat berkencan juga bisa menjadi korban kekerasan ekonomi. Ada pula yang menganggap pasangan sebaiknya selalu membagi tagihan agar tidak menimbulkan masalah.
Di Jepang, membagi biaya kencan atau warikan memang cukup umum dilakukan. Namun, tidak sedikit pasangan yang terbiasa membiarkan salah satu pihak membayar seluruh tagihan.
Lalu, apakah seseorang yang selalu ditraktir pasangannya berarti melakukan kekerasan ekonomi? Tidak begitu. Biro Kesetaraan Gender Jepang pernah menjelaskan bahwa pria maupun wanita bisa menjadi korban kekerasan semacam ini.
Jika kedua pihak sepakat bahwa salah satu orang akan selalu membayar biaya kencan, hal tersebut tidak dianggap sebagai kekerasan. Masalah muncul ketika seseorang memaksa pasangannya membayar semua biaya, meskipun pasangannya tidak bersedia.
Contoh lainnya adalah ketika seseorang meminta uang pengganti untuk biaya kencan sebelumnya, padahal saat itu ia sendiri yang menawarkan diri untuk membayar.
Jadi, aturan ini bukan berarti pasangan harus selalu membagi tagihan atau tidak boleh saling mentraktir. Yang menjadi masalah adalah pemaksaan dan perlakuan tidak adil terkait uang dalam hubungan.
Meski begitu, kalimat “tidak membayar biaya kencan sama sekali” di situs pemerintah dinilai kurang jelas karena tidak langsung menjelaskan konteksnya. Akibatnya, hal tersebut beberapa kali menimbulkan kesalahpahaman. Ketentuan ini sendiri sudah tercantum sejak 2018 dan masih menggunakan rumusan yang sama.
