Menu ✖

Dark Mode
Hanya 55%Warga Asing di Jepang Membayar Iuran Pensiun, Pemerintah Siapkan Pengawasan Lebih Ketat Akihabara Pasang 22 Tempat Sampah Pintar Bertenaga Surya untuk Atasi Sampah Wisatawan Novel Mobile Suit Gundam Seed FREEDOM ZERO Akan Dirilis, Penulis Naskah Film Kembali Terlibat Penjualan PlayStation 5 Tembus 100 Juta Unit, Jadi Salah Satu Konsol Terlaris Sony Remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time Terjual 5,2 Juta Kopi dalam Empat Hari JR East Akan Hadirkan Gerbang Tiket Tanpa Sentuh di 40 Stasiun Tokyo Mulai 2028

News

Jepang Resmi Bentuk Badan Baru untuk Tangani Bencana dan Kurangi Risiko Kerusakan

badge-check


					Jepang Resmi Bentuk Badan Baru untuk Tangani Bencana dan Kurangi Risiko Kerusakan Perbesar

Pemerintah Jepang resmi membentuk National Disaster Management Agency, sebuah lembaga baru yang bertugas mengoordinasikan penanganan bencana sekaligus mempersiapkan langkah untuk mengurangi dampak berbagai krisis di negara tersebut.

Lembaga yang berkantor pusat di Tokyo ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk gempa besar yang diperkirakan dapat terjadi di sepanjang Palung Jepang (Japan Trench), Palung Chishima, Palung Nankai, serta wilayah bawah Tokyo.

Untuk memperkuat koordinasi di daerah, pemerintah Jepang berencana membangun sejumlah pusat regional. Lokasinya akan dipilih pada musim panas 2027 dan ditargetkan mulai beroperasi paling lambat Juli 2028.

Badan baru ini berada langsung di bawah pengawasan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Sementara itu, Menteri Rekonstruksi Goshi Hosono juga akan merangkap sebagai Menteri Penanggulangan Bencana, sebagaimana disampaikan Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara pada Senin.

Pembentukan lembaga ini menjadi yang pertama kalinya sejak Digital Agency didirikan pada September 2021 untuk membentuk badan baru yang berada langsung di bawah pengawasan Kabinet Jepang.

Selain gempa bumi, lembaga tersebut juga akan menangani berbagai ancaman lain, seperti hujan deras yang dapat memicu banjir dan letusan gunung berapi. Salah satu tantangan utamanya adalah membantu pemerintah daerah yang memiliki anggaran terbatas atau kekurangan tenaga ahli dalam penanggulangan bencana.

Menteri Penanggulangan Bencana nantinya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Pihak yang dinilai belum melakukan upaya memadai diwajibkan menghormati rekomendasi tersebut.

Pemerintah juga akan memprioritaskan peningkatan kualitas tempat pengungsian, penyediaan kebutuhan dasar, serta upaya mengurangi jumlah korban meninggal akibat dampak lanjutan bencana. Hal ini dinilai penting karena gempa besar di Palung Nankai maupun wilayah Tokyo berpotensi menyebabkan jumlah pengungsi yang sangat besar.

Selain penanganan darurat, lembaga ini bertanggung jawab atas pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana, termasuk Semenanjung Noto yang dilanda gempa pada 2024 serta Prefektur Kumamoto yang mengalami gempa bermagnitudo 7,1 pada Juli tahun ini.

Banjir akibat hujan deras yang semakin intens juga akan menjadi perhatian utama. Salah satu contohnya adalah banjir perkotaan di Prefektur Chiba, dekat Tokyo, setelah hujan lebat pada Agustus lalu.

Sc : KN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Hanya 55%Warga Asing di Jepang Membayar Iuran Pensiun, Pemerintah Siapkan Pengawasan Lebih Ketat

13 November 2026 - 13:54 WIB

Akihabara Pasang 22 Tempat Sampah Pintar Bertenaga Surya untuk Atasi Sampah Wisatawan

12 November 2026 - 15:10 WIB

Remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time Terjual 5,2 Juta Kopi dalam Empat Hari

12 November 2026 - 07:23 WIB

JR East Akan Hadirkan Gerbang Tiket Tanpa Sentuh di 40 Stasiun Tokyo Mulai 2028

11 November 2026 - 12:10 WIB

Takara Tomy Perkenalkan Logo Baru Mulai April 2027

11 November 2026 - 10:10 WIB

Trending on News