Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, telah mengumumkan rencana ambisius untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui pembentukan panel ahli yang akan merumuskan strategi kenaikan gaji di sektor usaha kecil dan menengah. Panel ini diharapkan bisa merancang langkah-langkah konkret agar kenaikan gaji di perusahaan-perusahaan tersebut dapat melampaui laju kenaikan harga barang dan jasa yang terus menekan daya beli masyarakat. Rencana ini disampaikan pada pertemuan pertama dewan kebijakan ekonomi dan fiskal sejak Ishiba menjabat sebagai PM.
Langkah ini merupakan bagian dari tujuan Ishiba untuk mencapai upah minimum rata-rata sebesar 1.500 yen (sekitar $9,90) per jam pada akhir tahun 2020-an, angka yang signifikan jika dibandingkan dengan upah minimum saat ini. Target ini lebih ambisius daripada yang dicanangkan oleh pendahulunya, Fumio Kishida, yang sebelumnya menetapkan target serupa untuk dicapai pada pertengahan 2030-an. Namun, rencana Ishiba ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku bisnis, khususnya bagi para pemilik usaha kecil yang khawatir akan beban finansial tambahan di tengah iklim ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Peningkatan upah minimum rata-rata di Jepang sudah mulai terasa sejak Oktober, dengan kenaikan menjadi 1.055 yen, naik 5,1 persen atau sebesar 51 yen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencatat rekor dalam sejarah upah minimum di Jepang, namun upaya ini dianggap belum cukup untuk melindungi kesejahteraan pekerja dari kenaikan harga yang diperkirakan akan terus berlangsung.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, pemerintah Jepang juga memperbarui proyeksi ekonomi untuk tahun fiskal 2024. Berdasarkan revisi terbaru, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya akan mencapai 0,7 persen, sedikit menurun dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 0,9 persen. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh dampak negatif dari skandal manipulasi data keselamatan di sektor otomotif yang menciptakan ketidakpastian di pasar.
Inflasi juga diproyeksikan akan meningkat sebesar 2,6 persen pada tahun fiskal ini. Meskipun sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 2,8 persen, tingkat ini masih di atas target Bank of Japan yang menetapkan inflasi sebesar 2 persen. Kenaikan harga ini, selain disebabkan oleh inflasi impor akibat depresiasi yen, juga mempengaruhi daya beli masyarakat.
Dengan latar belakang ini, panel ahli yang akan dibentuk diharapkan dapat menemukan solusi yang seimbang antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha kecil. Selain membantu pekerja menghadapi tekanan inflasi, pemerintah juga berharap kebijakan ini bisa menggerakkan daya beli domestik sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Sc : kyodo
