Pemerintah Jepang dan partai-partai koalisi sedang mempertimbangkan untuk menaikkan ambang batas pembebasan pajak penghasilan mulai Januari 2026. Langkah ini bertujuan mendorong pekerja paruh waktu, termasuk ibu rumah tangga dan pelajar, agar bersedia bekerja lebih lama di tengah kekurangan tenaga kerja yang terus meningkat, menurut sumber pada Selasa.
Saat ini, ambang batas penghasilan tahunan minimum untuk membayar pajak penghasilan di Jepang adalah 1,03 juta yen (sekitar Rp107 juta). Dalam rencana reformasi pajak untuk tahun fiskal berikutnya yang dimulai April, pemerintah berencana menaikkan angka tersebut. RUU terkait akan dibahas di parlemen untuk diharapkan disahkan pada musim semi.
Partai Liberal Demokrat (LDP) yang berkuasa bersama mitranya, Komeito, telah setuju menerima usulan dari Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), partai oposisi kecil, untuk menaikkan ambang batas penghasilan bebas pajak. DPP mengusulkan angka baru sebesar 1,78 juta yen (sekitar Rp185 juta).
Dinamika Politik dan Tujuan Kebijakan
Kenaikan ini mencerminkan upaya LDP dan Komeito untuk berkolaborasi dengan DPP setelah kehilangan mayoritas di Dewan Perwakilan dalam pemilu Oktober. Dengan bekerja sama secara kebijakan, pemerintah berharap mempertahankan stabilitas meskipun sebagai pemerintahan minoritas.
Pemerintah memperkirakan ambang batas yang lebih tinggi baru dapat diberlakukan mulai Januari 2026. Hal ini mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk menyosialisasikan sistem baru dan persiapan perusahaan. Namun, DPP mendesak penerapan lebih awal, yaitu pada Januari 2025. Jika ini dilakukan, pemerintah mungkin harus menyediakan subsidi atau insentif pajak untuk memberikan dampak yang sama.
Dampak dan Harapan Ekonomi
Ambang batas pajak saat ini dinilai sebagai penghalang bagi pekerja paruh waktu untuk mengambil lebih banyak jam kerja karena khawatir akan terkena pajak tambahan. Dengan menaikkan ambang batas, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak tenaga kerja di tengah kekurangan pekerja, khususnya di sektor yang sangat bergantung pada tenaga kerja paruh waktu.
Walaupun langkah ini berpotensi mengurangi penerimaan pajak tahunan, Ketua DPP Yuichiro Tamaki menyatakan bahwa peningkatan pendapatan bebas pajak akan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini diyakini dapat mendorong konsumsi, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.
Langkah ini mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika sosial dan ekonomi Jepang yang terus berkembang, termasuk kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih fleksibel di tengah populasi yang menua dan menurun.
Sc : kyodo
