Menu ✖

Dark Mode
Nintendo Switch 2 Terjual 26,35 Juta Unit, Mario Kart World Jadi Game Terlaris Marak Serangan Hacker, Jepang Siapkan Dana ¥10 Miliar untuk Perkuat Keamanan Siber Kaligrafi Jepang Shodo Direkomendasikan Masuk Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO Penjualan PlayStation 5 Tembus 97,9 Juta Unit di Seluruh Dunia 3 WN Jepang Ditangkap atas Dugaan Kekerasan terhadap Pemagang WNI di Kapal Perikanan Persaingan Ketat, Bisnis Pesan Antar Makanan di Jepang Kini Dikuasai Tiga Perusahaan

News

Pemerintah Jepang Pertimbangkan Peningkatan Ambang Batas Pajak Penghasilan untuk Dorong Jam Kerja Paruh Waktu

badge-check


					Pemerintah Jepang Pertimbangkan Peningkatan Ambang Batas Pajak Penghasilan untuk Dorong Jam Kerja Paruh Waktu Perbesar

Pemerintah Jepang dan partai-partai koalisi sedang mempertimbangkan untuk menaikkan ambang batas pembebasan pajak penghasilan mulai Januari 2026. Langkah ini bertujuan mendorong pekerja paruh waktu, termasuk ibu rumah tangga dan pelajar, agar bersedia bekerja lebih lama di tengah kekurangan tenaga kerja yang terus meningkat, menurut sumber pada Selasa.

Saat ini, ambang batas penghasilan tahunan minimum untuk membayar pajak penghasilan di Jepang adalah 1,03 juta yen (sekitar Rp107 juta). Dalam rencana reformasi pajak untuk tahun fiskal berikutnya yang dimulai April, pemerintah berencana menaikkan angka tersebut. RUU terkait akan dibahas di parlemen untuk diharapkan disahkan pada musim semi.

Partai Liberal Demokrat (LDP) yang berkuasa bersama mitranya, Komeito, telah setuju menerima usulan dari Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), partai oposisi kecil, untuk menaikkan ambang batas penghasilan bebas pajak. DPP mengusulkan angka baru sebesar 1,78 juta yen (sekitar Rp185 juta).

Dinamika Politik dan Tujuan Kebijakan
Kenaikan ini mencerminkan upaya LDP dan Komeito untuk berkolaborasi dengan DPP setelah kehilangan mayoritas di Dewan Perwakilan dalam pemilu Oktober. Dengan bekerja sama secara kebijakan, pemerintah berharap mempertahankan stabilitas meskipun sebagai pemerintahan minoritas.

Pemerintah memperkirakan ambang batas yang lebih tinggi baru dapat diberlakukan mulai Januari 2026. Hal ini mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk menyosialisasikan sistem baru dan persiapan perusahaan. Namun, DPP mendesak penerapan lebih awal, yaitu pada Januari 2025. Jika ini dilakukan, pemerintah mungkin harus menyediakan subsidi atau insentif pajak untuk memberikan dampak yang sama.

Dampak dan Harapan Ekonomi
Ambang batas pajak saat ini dinilai sebagai penghalang bagi pekerja paruh waktu untuk mengambil lebih banyak jam kerja karena khawatir akan terkena pajak tambahan. Dengan menaikkan ambang batas, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak tenaga kerja di tengah kekurangan pekerja, khususnya di sektor yang sangat bergantung pada tenaga kerja paruh waktu.

Walaupun langkah ini berpotensi mengurangi penerimaan pajak tahunan, Ketua DPP Yuichiro Tamaki menyatakan bahwa peningkatan pendapatan bebas pajak akan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini diyakini dapat mendorong konsumsi, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.

Langkah ini mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika sosial dan ekonomi Jepang yang terus berkembang, termasuk kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih fleksibel di tengah populasi yang menua dan menurun.

Sc : kyodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Marak Serangan Hacker, Jepang Siapkan Dana ¥10 Miliar untuk Perkuat Keamanan Siber

7 November 2026 - 11:10 WIB

Kaligrafi Jepang Shodo Direkomendasikan Masuk Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO

7 November 2026 - 10:10 WIB

3 WN Jepang Ditangkap atas Dugaan Kekerasan terhadap Pemagang WNI di Kapal Perikanan

6 November 2026 - 13:54 WIB

Persaingan Ketat, Bisnis Pesan Antar Makanan di Jepang Kini Dikuasai Tiga Perusahaan

5 November 2026 - 15:10 WIB

Anime Reincarnated as a Sword Season 2 Ungkap Trailer dan Karakter Baru untuk Seedrun Arc

5 November 2026 - 14:30 WIB

Trending on News