Sebuah survei terbaru mengungkap bahwa tiga dari empat pasangan menikah di Jepang tidak pernah mendiskusikan siapa yang akan mengubah nama keluarga sebelum menikah, meskipun hukum Jepang mewajibkan pasangan untuk menggunakan nama keluarga yang sama.
Survei ini dilakukan secara online pada Oktober 2024 oleh Profesor Asako Miura dari Sekolah Pascasarjana Psikologi Sosial Universitas Osaka, dengan melibatkan sekitar 1.500 responden di seluruh Jepang. Dari jumlah tersebut, 726 orang yang sudah menikah (375 pria dan 351 wanita) ditanyai apakah mereka pernah berdiskusi mengenai nama keluarga yang akan digunakan setelah menikah.
Hasil Utama Survei:
- 78% (566 orang) tidak pernah membahas perubahan nama keluarga.
- 17% (126 orang) membahasnya sebelum menikah.
- 5% (34 orang) tidak ingat apakah mereka pernah membicarakannya.
Namun, diskusi lebih sering terjadi ketika suami yang mengganti nama keluarganya:
- 47% pasangan (27 dari 58 kasus) yang suaminya mengganti nama keluarga membahasnya terlebih dahulu.
- Hanya 20% pasangan (132 dari 668 kasus) yang istrinya mengganti nama keluarga membahasnya sebelum menikah.
Tekanan Sosial terhadap Perempuan
Survei ini dirilis pada 21 Februari oleh tim hukum yang mendukung gugatan class action yang menyerukan sistem pilihan untuk penggunaan nama keluarga terpisah bagi pasangan menikah di Jepang.
Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa sistem saat ini tidak diskriminatif karena pasangan bisa memilih nama keluarga siapa yang digunakan, kenyataannya 95% pasangan mengambil nama keluarga suami.
Pengacara Motoki Taniguchi dari tim hukum menyoroti bahwa banyak perempuan menyerah menggunakan nama keluarga mereka tanpa diskusi karena tekanan sosial. Sementara itu, pengacara Tetsuya Miura menambahkan bahwa meskipun ada pasangan yang berdiskusi, fakta bahwa mayoritas perempuan tetap mengganti nama keluarga mereka menunjukkan adanya pengaruh norma sosial yang kuat.
Sc : mainichi
