Menjelang pemilihan anggota majelis tinggi Jepang (House of Councillors) yang akan digelar pada 20 Juli, kebijakan terkait warga negara asing kembali menjadi perbincangan publik. Di media sosial, beredar klaim keliru bahwa sepertiga dari rumah tangga penerima bantuan sosial di Jepang adalah warga asing. Namun, data resmi menunjukkan bahwa pada tahun fiskal 2023, jumlah rumah tangga dengan kepala keluarga warga asing (berdasarkan data kependudukan) hanya sebesar 2,9%.
Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, total 1.650.478 rumah tangga menerima bantuan sosial pada tahun fiskal 2023 — termasuk mereka yang bantuannya sedang dalam proses penghentian. Angka ini mengalami peningkatan 7.015 rumah tangga dibanding tahun sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, terdapat 47.317 rumah tangga dengan kepala keluarga warga asing. Meskipun jumlah absolutnya meningkat seiring bertambahnya populasi asing di Jepang, persentase terhadap total penerima bantuan tetap di bawah 3% selama satu dekade terakhir.
Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Publik, bantuan sosial di Jepang memang diperuntukkan bagi warga negara Jepang. Namun, sejak tahun 1954, mantan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan telah mengeluarkan pemberitahuan yang memungkinkan pemberian bantuan kepada warga asing yang tinggal di Jepang.
Sc : nippon
