Pemerintah Jepang berencana menyediakan peralatan pertahanan kepada Thailand, Tonga, dan enam negara lainnya pada tahun fiskal ini sebagai bagian dari bantuan keamanan, demikian disampaikan seorang sumber pemerintah pada Jumat. Langkah ini bertujuan untuk membantu menjaga jalur laut yang aman di kawasan Indo-Pasifik, di tengah meningkatnya kehadiran militer China.
Delapan negara yang akan menjadi penerima kerangka kerja Official Security Assistance (OSA) pada tahun fiskal 2025 (mulai April) adalah Thailand, Tonga, Timor Leste, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, dan Sri Lanka, kata sumber tersebut.
Pemerintah Jepang mempertimbangkan untuk memberikan drone buatan Jepang yang dapat digunakan untuk misi bantuan bencana alam dan pengawasan maritim.
Skema OSA sendiri diluncurkan pada April 2023 untuk membantu negara-negara berkembang memperkuat kemampuan pertahanannya, seiring meningkatnya kekhawatiran akan semakin agresifnya aktivitas militer China di laut maupun udara.
Dalam dua tahun fiskal sebelumnya hingga 2024, Bangladesh, Djibouti, Fiji, Indonesia, Malaysia, Mongolia, dan Filipina telah menjadi penerima program ini.
Pada Mei lalu, Jepang menyerahkan kapal penyelamat dan peralatan pengawasan kepada Angkatan Laut Fiji sebagai pengiriman perdana di bawah kerangka OSA.
Dalam rancangan anggaran awal untuk tahun fiskal 2025, Jepang mengalokasikan dana sebesar 8,1 miliar yen (sekitar 56 juta dolar AS) untuk bantuan OSA — naik dari 2 miliar yen pada fiskal 2023 dan 5 miliar yen pada fiskal 2024.
Sc : Japantoday
