Pemerintah Jepang akan menerbitkan obligasi tambahan sekitar 11 triliun yen (≈ US$70 miliar) untuk membantu membiayai paket ekonomi meskipun pendapatan pajak tahun fiskal ini diproyeksi meningkat ke rekor tertinggi — kata sumber dekat masalah ini pada Rabu.
Pendapatan pajak Jepang untuk tahun hingga Maret 2026 diperkirakan mencapai 80,7 triliun yen, rekor baru untuk tahun keenam secara berturut-turut.
Dengan adanya prospek pendapatan pajak yang membaik, Perdana Menteri Sanae Takaichi — pendukung kebijakan fiskal ekspansif menyatakan pemerintah akan memanfaatkan dana tersebut untuk menutup sebagian paket ekonomi.
Namun, pemerintah tetap berencana menerbitkan obligasi tambahan untuk menutup kekurangan dana dalam paket kebijakan yang bertujuan menanggulangi kenaikan biaya hidup dan mendorong investasi di sektor industri kunci.
Jumlah obligasi baru ini lebih besar dibanding tambahan 6,7 triliun yen yang direncanakan pemerintahan sebelumnya di bawah Shigeru Ishiba untuk anggaran tambahan 13,9 triliun yen tahun fiskal lalu.
Pemerintah Takaichi diperkirakan akan memfinalisasi anggaran tambahan 17,7 triliun yen untuk tahun fiskal berjalan pada Jumat, untuk membiayai paket ekonomi senilai 21,3 triliun yen.
Proyeksi pendapatan pajak tersebut lebih tinggi 2,9 triliun yen dibanding estimasi awal 77,82 triliun yen dalam anggaran awal — kenaikan ini disebabkan oleh naiknya upah dan inflasi, yang meningkatkan penerimaan dari pajak penghasilan dan konsumsi.
Kenaikan pula dipengaruhi keputusan pemerintah menghentikan pungutan tambahan pajak bensin pada Desember, langkah yang ditujukan untuk meringankan beban rumah tangga, meskipun akan memangkas sebagian pendapatan negara.
Rencana pengeluaran besar ini telah memicu pelemahan yen dan aksi jual obligasi pemerintah Jepang dalam beberapa hari terakhir. Para investor khawatir kesehatan fiskal negara yang sudah dikhawatirkan sebagai yang terburuk di antara negara maju bisa memburuk, sebab utang Jepang kini sudah lebih dari dua kali lipat PDB.
Sebagai upaya meredakan kekhawatiran tersebut, Takaichi, yang baru menjabat bulan lalu, menegaskan pentingnya “pengeluaran yang bijak” di bawah slogan kebijakan keuangan publiknya: “bertanggung jawab dan proaktif.”
Sc : KN
