Pemerintah Jepang telah mengalokasikan 8,1 miliar yen (sekitar Rp 567 miliar) untuk menyediakan peralatan pertahanan kepada negara-negara bersahabat di tahun fiskal 2025, naik lebih dari 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski penerima bantuan tahun depan belum sepenuhnya ditentukan, Kementerian Luar Negeri Jepang mengonfirmasi bahwa Filipina, Malaysia, dan Papua Nugini akan termasuk dalam program “bantuan keamanan resmi” ini. Jepang juga mempertimbangkan untuk memberikan bantuan kepada beberapa negara kepulauan Pasifik.
Pengeluaran ini merupakan bagian dari rancangan anggaran awal sebesar 115,5 triliun yen untuk tahun fiskal 2025, yang telah disetujui oleh Kabinet Perdana Menteri Shigeru Ishiba bulan lalu.
Pada tahun fiskal saat ini, yang akan berakhir pada Maret, Jepang telah mengalokasikan 5 miliar yen untuk bantuan serupa kepada Filipina, Indonesia, Mongolia, dan Djibouti.
Program bantuan pertahanan ini pertama kali diluncurkan pada 2023 dengan tujuan “menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik” serta “menciptakan lingkungan keamanan yang menguntungkan bagi Jepang.” Hal ini didorong oleh kekhawatiran terhadap ketegasan maritim China di Laut Cina Selatan dan Timur.
Bantuan ini mendukung negara-negara berkembang dalam meningkatkan kemampuan pertahanan mereka di bidang seperti pengawasan maritim dan udara, respons bencana, bantuan kemanusiaan, serta operasi penjaga perdamaian PBB.
Namun, bantuan militer ini tidak termasuk dalam kerangka bantuan pembangunan resmi Jepang (ODA), yang hanya terbatas pada tujuan nonmiliter.
Sebagai tambahan, untuk bantuan pembangunan, Jepang mengalokasikan 566,4 miliar yen (sekitar Rp 39,6 triliun) untuk tahun fiskal mendatang, naik 0,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sc : KN
