Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Senin menegaskan kembali bahwa Jepang tetap ingin membuka dialog dengan China, meskipun hubungan bilateral kedua negara masih tegang sejak pernyataannya soal kemungkinan krisis Taiwan dua bulan lalu.
Dalam konferensi pers pertamanya tahun ini, Takaichi mengatakan bahwa komunikasi sangat penting untuk mengatasi berbagai kekhawatiran dan tantangan antara Jepang dan China, seraya memaparkan prioritas pemerintahannya.
“Negara kami terbuka terhadap berbagai peluang dialog dengan China dan tidak pernah menutup pintu,” ujar Takaichi usai mengunjungi Kuil Ise Jingu di Prefektur Mie, Jepang bagian tengah. Kunjungan tersebut merupakan tradisi Tahun Baru bagi perdana menteri Jepang.
Pada 7 November lalu, Takaichi menyatakan di parlemen bahwa serangan terhadap Taiwan bisa menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang. Ia juga menyinggung kemungkinan keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang untuk mendukung Amerika Serikat jika Washington memutuskan membela pulau demokratis tersebut.
Pernyataan itu memicu kemarahan China, yang menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang dan harus dipersatukan kembali dengan daratan utama. Sebagai respons, Beijing mengambil sejumlah langkah yang berpotensi merugikan perekonomian Jepang, termasuk mengeluarkan imbauan perjalanan agar warganya tidak mengunjungi Jepang.
Sejak menjabat pada Oktober lalu, Takaichi baru sekali bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, yakni sekitar satu minggu sebelum pernyataan kontroversial tersebut disampaikan.
Dalam kesempatan yang sama, Takaichi juga berjanji akan melakukan “upaya diplomatik untuk memulihkan demokrasi di Venezuela dan menstabilkan situasi” menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro dalam operasi militer Amerika Serikat pada Sabtu. Namun, ia tidak memberikan pandangan langsung terkait operasi tersebut, yang menimbulkan perdebatan hukum baik di dalam maupun luar negeri.
Di bidang ekonomi, Takaichi menyatakan Jepang menargetkan investasi sektor swasta dan publik senilai lebih dari 50 triliun yen (sekitar Rp5.200 triliun) di bidang kecerdasan buatan. Pemerintah berencana mendukungnya dengan lebih dari 10 triliun yen dana publik, yang diperkirakan dapat menimbulkan efek ekonomi hingga sekitar 160 triliun yen.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menurunkan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto secara bertahap. Pernyataan ini tampaknya ditujukan untuk meredam kekhawatiran pasar bahwa kebijakan fiskal ekspansifnya dapat semakin melemahkan nilai yen dan mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang.
Sc : KN
