Asosiasi Gubernur Nasional Jepang telah menyusun sejumlah usulan terkait penerimaan warga asing dan upaya mewujudkan masyarakat multikultural. Gubernur Prefektur Shizuoka, Yasutomo Suzuki, menyerahkan proposal tersebut kepada Menteri Kehakiman Keisuke Suzuki pada 30 Juli lalu.
Pemerintah pusat selama ini cenderung memandang warga asing sebagai “pekerja,” sementara pemerintah daerah melihat mereka sebagai “penduduk” dan bagian dari komunitas, sama seperti warga Jepang lainnya. Oleh karena itu, asosiasi menyerukan pembentukan lembaga pusat yang mengawasi kebijakan multikultural, serta sejumlah langkah lain.
Dalam rekomendasinya, disebutkan bahwa dengan meningkatnya jumlah warga asing secara pesat, pendidikan bahasa Jepang dan dukungan hidup bagi mereka selama ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota dan daerah tempat mereka tinggal. Asosiasi menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab wilayah dengan konsentrasi warga asing tinggi, tetapi jelas akan menjadi “isu nasional besar” ke depannya.
Asosiasi mengusulkan pembentukan lembaga pusat baru yang terpisah dari Badan Layanan Imigrasi (Immigration Services Agency) yang saat ini menangani urusan imigrasi. Selain itu, mereka juga menyerukan penyusunan undang-undang dasar yang sistematis dan komprehensif sebagai landasan kebijakan multikultural di tingkat nasional dan daerah.
Usulan lainnya adalah agar pemerintah pusat memberikan dukungan keuangan untuk kebijakan hidup berdampingan secara multikultural yang dilakukan pemerintah daerah, serta lebih aktif menyebarkan informasi mengenai sistem dan layanan penting yang perlu diketahui warga asing.
Menyadari kekurangan tenaga kerja yang parah di daerah pedesaan Jepang, asosiasi juga menyarankan agar sistem pelatihan dan ketenagakerjaan baru yang menggantikan program magang teknis asing bisa dilaksanakan dengan cara yang mempermudah perekrutan dan retensi tenaga kerja asing di daerah-daerah tersebut.
Sc : mainichi
