Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan pekerja asing di bawah program pelatihan yang telah diperbarui agar dapat pindah kerja setelah dua tahun di tempat kerja pertama mereka, asalkan tetap berada di industri yang sama, menurut sumber pemerintah pada Senin.
Saat ini, pekerja asing pada prinsipnya tidak diperbolehkan pindah kerja di bawah skema pelatihan yang berlaku. Program tersebut sering menuai kritik terkait pelanggaran hak pekerja, seperti jam kerja panjang dan upah rendah, yang mendorong sebagian pekerja kabur dari tempat kerja mereka.
Pada Maret lalu, pemerintah Jepang telah menyetujui kebijakan dasar untuk program baru bernama “Employment for Skill Development”, yang akan diluncurkan pada 2027 guna menggantikan skema trainee asing yang kontroversial, di tengah tantangan Jepang menghadapi penurunan jumlah tenaga kerja.
Sistem baru ini akan mendorong pekerja untuk beralih ke visa yang lebih permanen, yakni “Specified Skilled Worker”, setelah tiga tahun bekerja.
Tujuh industri yang akan mengharuskan pekerja tetap berada di tempat kerja pertama selama dua tahun meliputi layanan makanan, konstruksi, perawatan lansia, pembangunan kapal dan mesin kapal, perbaikan serta pemeliharaan mobil, industri makanan dan minuman, serta pengelolaan limbah.
Pemerintah menilai bahwa ketujuh industri tersebut memerlukan waktu lebih lama untuk menguasai keterampilan, sehingga diperlukan masa kerja minimal dua tahun. Sementara itu, pada 10 sektor lainnya, pekerja hanya diwajibkan bertahan selama satu tahun sebelum dapat pindah kerja.
Kabinet Jepang diperkirakan akan menyetujui rencana ini dalam tahun ini setelah melalui pembahasan bersama panel ahli.
Di bawah skema baru, perusahaan penerima juga kemungkinan diwajibkan mengganti biaya awal, termasuk ongkos perjalanan, kepada pemberi kerja pertama.
Selain itu, perusahaan di delapan prefektur, termasuk Tokyo dan Osaka, akan diminta membatasi jumlah pekerja asing pindahan hanya hingga seperenam dari total pekerja asing di bawah program tersebut, guna mencegah konsentrasi di daerah perkotaan yang biasanya menawarkan gaji lebih tinggi.
Sedangkan perusahaan di 39 prefektur lainnya akan diminta membatasi jumlah pekerja pindahan hingga sepertiga dari total peserta program.
Sc : mainichi
