Menu

Dark Mode
Shogakukan Akan Luncurkan Layanan Pembaca Manga untuk Nintendo Switch di Jepang SoftBank Kembangkan Aplikasi SureTalk, Ubah Bahasa Isyarat Jadi Teks Cara Cerdas Mengatasi Jet Lag Saat Liburan ke Jepang: Tips Kesehatan dan Istirahat Jepang Dilanda Badai Salju Parah, Hokuriku Catat Rekor Tertinggi Fukuoka Akan Gunakan Tiket QR-Code untuk Subway pada 2028 Bahasa Jepang dalam Dunia Penerbangan: Istilah Khusus di Bandara dan Penerbangan

Teknologi

Jepang Siapkan Regulasi Baru untuk Atasi Disinformasi AI dan Pelanggaran HAM

badge-check


					Jepang Siapkan Regulasi Baru untuk Atasi Disinformasi AI dan Pelanggaran HAM Perbesar

Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan regulasi baru untuk menangani disinformasi dan bias diskriminatif yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Rencana ini mencakup kebijakan “naming and shaming” terhadap perusahaan AI yang terlibat dalam pelanggaran serius hak asasi manusia.

Namun, menurut sumber pemerintah dan partai penguasa, undang-undang tersebut tidak akan menetapkan sanksi pidana atau denda, mengingat kekhawatiran bahwa aturan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi. RUU ini diperkirakan akan diajukan pada sesi reguler Diet bulan Februari mendatang.

Fokus pada Investigasi dan Transparansi
Undang-undang ini akan memberi pemerintah kewenangan untuk menyelidiki konten AI yang mempromosikan diskriminasi atau melanggar hak asasi manusia. Perusahaan diwajibkan bekerja sama dalam penyelidikan dan mematuhi arahan pemerintah. Jika tidak, nama mereka bisa diumumkan ke publik.

Bahkan jika pelanggaran tidak cukup berat untuk diidentifikasi secara terbuka, pemerintah tetap akan mempublikasikan layanan AI yang terlibat sebagai peringatan kepada masyarakat. Kriteria untuk “naming and shaming” masih dalam tahap diskusi lebih lanjut.

Selain itu, pemerintah akan mengidentifikasi infrastruktur kritis yang menggunakan AI dan memberikan panduan serta instruksi kepada bisnis dan masyarakat.

Pendekatan Tanpa Sanksi Pidana
Keputusan untuk menghindari hukuman pidana mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara mempromosikan inovasi AI dan mengurangi risiko. Sebuah panel ahli sebelumnya telah merekomendasikan regulasi ini, dengan fokus pada penanganan operator yang tidak mematuhi aturan.

Namun, beberapa ahli meragukan efektivitas pendekatan “naming and shaming,” terutama dalam menangani individu dan perusahaan asing. Mereka berpendapat bahwa sanksi yang lebih konkret mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab, meskipun tantangan dalam menjaga daya saing global dan kebebasan berekspresi tetap menjadi perhatian utama.

Sc ; asahi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

SoftBank Kembangkan Aplikasi SureTalk, Ubah Bahasa Isyarat Jadi Teks

10 February 2025 - 15:10 WIB

Fukuoka Akan Gunakan Tiket QR-Code untuk Subway pada 2028

10 February 2025 - 12:10 WIB

Nintendo Switch Tembus 150 Juta Unit Terjual, Meski Penjualan Menurun

7 February 2025 - 16:01 WIB

Makin Canggih! Sistem Face Recognition Kini Hadir di Layanan Kereta Keisei Bandara Narita Jepang

24 January 2025 - 15:10 WIB

Proyek AI Raksasa: SoftBank, OpenAI, dan Oracle Investasikan $500 Miliar di AS

23 January 2025 - 15:30 WIB

Trending on Teknologi