Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, berjanji akan “mengelola dengan baik” program pekerja asing di Jepang, termasuk dengan menetapkan batas jumlah yang diterima. Pernyataan ini disampaikan saat ia menjawab pertanyaan dari partai populis di parlemen, di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terkait masuknya warga asing ke Jepang.
Takaichi, yang baru saja menjabat sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang bulan lalu, sebelumnya juga menegaskan akan memperketat penanganan terhadap pelanggar izin tinggal (visa overstayer) serta investasi asing spekulatif di sektor properti. Ia bahkan membentuk jabatan menteri baru khusus untuk menangani isu tersebut.
Dalam sidang Diet (parlemen), Takaichi menjelaskan bahwa visa Specified Skilled Worker dan program pelatihan baru yang akan diluncurkan pada tahun 2027 bertujuan agar pekerja asing dapat berkontribusi secara tepat di sektor-sektor yang kekurangan tenaga kerja.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan penelitian mendasar terkait cara terbaik untuk menerima pekerja asing di masa depan — mengingat Jepang kini menghadapi penurunan populasi dan angka kelahiran yang terus menurun.
Isu ini mencuat setelah Sohei Kamiya, pemimpin partai populis Sanseito dengan slogan “Japanese First”, mempertanyakan kebijakan penerimaan tenaga kerja asing tanpa prinsip yang jelas. Kamiya menyebut masyarakat kini mulai merasa cemas karena pemerintah seolah menerima pekerja asing “tanpa batas.”
Ia juga menegaskan bahwa demi menjaga budaya, kebiasaan, dan keamanan publik Jepang, jumlah pekerja asing perlu dibatasi dengan aturan ketat dan dibarengi upaya integrasi yang baik.
Program Specified Skilled Worker sendiri memiliki dua kategori:
-
Visa No. 1 yang berlaku hingga lima tahun tanpa hak membawa keluarga.
-
Visa No. 2 untuk pekerja dengan keterampilan tinggi, yang bisa membawa keluarga dan berpotensi mendapat izin tinggal permanen.
Jepang menargetkan untuk menerima hingga 820.000 pemegang visa No. 1 dalam lima tahun sejak April 2024 — lebih dari dua kali lipat dari periode sebelumnya.
Sementara itu, program pelatihan baru akan menggantikan sistem magang teknis (Technical Intern Training Program) yang selama ini dikritik karena sering menjadi sumber tenaga kerja murah dan kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Di sisi lain, Takaichi juga menegaskan komitmennya untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB — sebuah tujuan lama Jepang yang ingin menjadi anggota tetap.
Sc : KN
