Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi akan membubarkan parlemen pada hari Jumat, membuka jalan bagi pemilihan umum lebih awal pada 8 Februari. Langkah ini diambil dengan harapan dapat mengubah tingginya tingkat dukungan publik terhadap dirinya menjadi mayoritas besar di majelis rendah parlemen.
Keputusan tersebut disebut Takaichi sebagai langkah yang “sangat berbobot” dan akan “menentukan arah Jepang bersama rakyat”. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Tokyo.
Sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, Takaichi dan kabinetnya menikmati tingkat dukungan publik yang tinggi sejak mulai menjabat pada Oktober lalu. Namun, partainya justru tertinggal dalam sejumlah jajak pendapat, sehingga keputusan membubarkan parlemen dinilai berisiko. Pemilu kali ini menjadi pemilu nasional kedua dalam dua tahun terakhir, sekaligus ujian terhadap rencana Takaichi untuk meningkatkan belanja publik di tengah kekhawatiran masyarakat soal kenaikan biaya hidup.
Takaichi terpilih sebagai perdana menteri oleh para anggota parlemen pada 21 Oktober. Kini, ia ingin memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan anggota House of Representatives, majelis rendah yang memiliki kekuasaan lebih besar di Jepang.
Sejak hari pertama menjabat, Takaichi mengaku terus merasa bahwa kabinetnya “belum benar-benar diuji dalam pemilu di mana rakyat memilih pemerintah”. Ia mengatakan ingin menyerahkan penilaian itu kepada rakyat. “Apakah Sanae Takaichi layak menjadi perdana menteri? Saya ingin meminta rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memutuskannya,” ujarnya.
Masa kampanye untuk memilih 465 anggota majelis rendah, yang memiliki masa jabatan empat tahun, akan dimulai pada 27 Januari.
Partai berkuasa Partai Demokrat Liberal (LDP) telah hampir terus-menerus memimpin Jepang sejak 1955. Saat ini, LDP memiliki 199 kursi di majelis rendah, termasuk tiga kursi yang dipegang oleh mitra independen. Bersama koalisinya dengan Japan Innovation Party, LDP hanya memiliki mayoritas tipis, sekadar cukup untuk menjalankan pemerintahan.
Takaichi dikenal sebagai murid politik mantan PM Shinzo Abe dan secara terbuka mengagumi Margaret Thatcher, sehingga ia kerap dijuluki “Iron Lady” Jepang. Ia masuk ke pemerintahan dengan janji menghidupkan kembali ekonomi Jepang setelah bertahun-tahun stagnasi.
Ia merupakan pendukung kuat belanja pemerintah dalam skala besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sebuah pendekatan yang mengingatkan pada kebijakan stimulus era Abenomics. Dalam beberapa bulan pertamanya menjabat, tingkat popularitas pribadinya melonjak tajam—sesuatu yang jarang terjadi di Jepang sejak masa kepemimpinan Abe pada 2012.
Pada Desember lalu, kabinet Takaichi menyetujui anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah Jepang, senilai 9 triliun yen. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap China, yang oleh Tokyo disebut sebagai “tantangan strategis terbesar”.
Hubungan Jepang–China sendiri memburuk sejak November lalu, ketika Takaichi menyatakan bahwa Jepang bisa merespons dengan kekuatan bela diri jika China menyerang Taiwan. Pernyataan tersebut memicu ketegangan diplomatik dan membuat hubungan bilateral berada di titik terendah dalam lebih dari satu dekade.
Di sisi lain, Takaichi aktif mempererat hubungan dengan Amerika Serikat. Saat kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Jepang pada Oktober lalu, kedua pemimpin saling memuji dan menandatangani kesepakatan kerja sama mineral tanah jarang, serta dokumen yang menyebut dimulainya “era keemasan” hubungan Jepang–AS.
Meski LDP secara umum masih kurang populer, jajak pendapat menunjukkan bahwa tingkat persetujuan terhadap Takaichi dan pemerintahannya berada di kisaran 60 hingga 80 persen. Popularitas inilah yang ingin dimanfaatkan Takaichi untuk meraih mayoritas tunggal di parlemen, sehingga lebih leluasa mendorong kebijakan-kebijakan besar.
Menurut Seijiro Takeshita, profesor manajemen di Universitas Shizuoka, Takaichi ingin memperkuat posisinya agar proses pemerintahan ke depan berjalan lebih mulus. Namun, langkah ini juga menyimpan risiko besar.
LDP sendiri sedang berada dalam kondisi kepemimpinan yang rapuh, dan Takaichi merupakan perdana menteri keempat Jepang dalam lima tahun terakhir. Para pendahulunya lengser lebih awal akibat turunnya dukungan publik dan berbagai skandal. Pendahulu langsung Takaichi, Shigeru Ishiba, juga pernah menggelar pemilu cepat, yang justru berakhir sebagai salah satu hasil terburuk dalam sejarah LDP dan membuat partai itu kehilangan mayoritas.
Ancaman lain datang dari aliansi oposisi baru, Centrist Reform Alliance, yang dibentuk pekan lalu oleh Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito, mantan mitra koalisi LDP.
Takaichi menegaskan bahwa pembubaran parlemen dilakukan setelah memastikan tidak ada gangguan terhadap kebijakan ekonomi yang menyangkut kehidupan rakyat dan lonjakan harga. Menurut Jeffrey Kingston, profesor studi Asia di Temple University, Takaichi berharap rakyat akan mempercayainya untuk menepati janji-janjinya. Ia menambahkan bahwa tingkat popularitas yang tinggi ini pada akhirnya akan menurun, sehingga Takaichi berusaha “mengunci keuntungan dari masa bulan madu politiknya selama mungkin”.
Sc : BBC
