Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada hari Senin membela pernyataannya di parlemen terkait kemungkinan keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang jika terjadi darurat di Taiwan. Ia menegaskan bahwa ucapannya tidak bertentangan dengan sikap pemerintahan sebelumnya.
Sejumlah pengamat menilai pernyataan Takaichi pada Jumat lalu—bahwa serangan militer China terhadap Taiwan bisa memungkinkan Jepang menggunakan kekuatan militer berdasarkan Konstitusi pasifisnya—sebagai penyimpangan, karena pejabat pemerintah biasanya tidak berbicara terlalu spesifik tentang isu sensitif bagi Beijing tersebut.
Dalam sidang komite parlemen hari Senin, Takaichi—yang baru beberapa minggu menjabat—menolak menarik kembali ucapannya.
Ia mengatakan bahwa pernyataannya dibuat dengan asumsi “skenario terburuk.”
“Itu sejalan dengan pandangan pemerintah yang konvensional,” ujarnya.
Namun, ia menambahkan bahwa tidak akan lagi memberikan pendapat berdasarkan situasi tertentu, serta menegaskan tidak bermaksud menjadikan ucapannya sebagai pandangan resmi pemerintah.
Undang-undang keamanan nasional Jepang yang disahkan pada tahun 2015 memungkinkan negara itu, dalam kondisi tertentu seperti “situasi yang mengancam kelangsungan hidup,” menggunakan hak bela diri kolektif, yakni membela sekutu meski Jepang tidak diserang langsung.
Dalam pernyataannya hari Jumat, Takaichi mengatakan bahwa situasi darurat di Taiwan yang melibatkan “penggunaan kapal perang” dan “kekuatan militer” bisa dianggap sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.”
Pemerintah China memprotes pernyataan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian pada konferensi pers hari Senin menyebutnya sebagai
“campur tangan serius terhadap urusan dalam negeri China,”
dan mengkritik pernyataan itu karena dianggap mengisyaratkan “intervensi militer.”
China menganggap Taiwan—pulau demokratis yang memerintah sendiri—sebagai provinsi yang memisahkan diri dan harus dipersatukan kembali, dengan kekuatan jika perlu. Beijing juga kerap menolak apa yang disebutnya campur tangan asing dalam urusan Taiwan.
Taiwan dipandang sebagai titik panas militer potensial yang dapat menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik dengan China — suatu skenario yang akan menimbulkan tantangan keamanan serius bagi Jepang mengingat letak geografis kepulauan barat daya Jepang yang berdekatan dengan Taiwan.
Akhir pekan lalu di Jepang, pemimpin oposisi utama Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri, mengatakan dirinya
“sangat terkejut”
dengan pernyataan Takaichi, dan menambahkan bahwa perdana menteri sebelumnya selalu menjaga agar komentar tentang isu ini tetap terbatas.
Anggota parlemen oposisi lain, Hiroshi Ogushi dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang, pada hari Senin meminta Takaichi untuk menarik atau memperbaiki pernyataannya, dengan alasan adanya
“kekhawatiran tentang bagaimana negara lain akan bereaksi.”
Takaichi, yang menjabat pada 21 Oktober, dikenal sebagai politikus pro-Taiwan dan sering dianggap sebagai penerus aliran pemikiran mendiang Shinzo Abe, mantan perdana menteri yang dikenal memiliki pandangan nasionalis dan hawkish dalam hal keamanan nasional.
Abe sendiri pernah mengatakan pada tahun 2021 setelah turun dari jabatan:
“Darurat di Taiwan adalah darurat bagi Jepang. Dengan kata lain, itu juga darurat bagi aliansi Jepang-AS.
Orang-orang di Beijing, terutama Presiden Xi Jinping, tidak boleh salah menilai hal itu.”
Sc : KN
