Jepang secara resmi memulai proses administratif untuk menggantikan Program Pelatihan Magang Teknis yang kontroversial bagi warga negara asing dengan sistem baru pada tahun 2027. Sistem ini bertujuan meningkatkan kondisi kerja, dengan rencana untuk menyelesaikan kebijakan dasar operasional pada akhir tahun depan.
Sebuah panel ahli yang terdiri dari 14 anggota dari berbagai bidang ditunjuk pada hari Selasa. Panel ini akan membahas proposal rancangan pemerintah serta memberikan masukan mengenai kerangka umum dan pedoman spesifik sektor untuk sistem baru. Rapat pertama panel ini dijadwalkan berlangsung pada Januari mendatang.
Pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan kerangka kebijakan dasar pada Februari. Sistem baru, yang disebut sebagai “sistem pelatihan kerja,” akan mulai diterapkan secara resmi pada tahun 2027.
“Menteri Kehakiman berkomitmen untuk sepenuhnya mengadopsi pandangan dari para ahli ini dan akan bekerja secara tekun untuk menyempurnakan sistem Pekerja Berketerampilan Khusus serta membangun sistem pelatihan kerja,” kata Menteri Kehakiman Keisuke Suzuki dalam konferensi pers pada Selasa pagi.
Jepang pertama kali memperkenalkan program magang teknis bagi warga negara asing pada tahun 1993. Namun, program ini sering dikritik karena kondisi kerja yang keras dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengannya, di mana banyak pemberi kerja diduga memanfaatkan program ini untuk mendapatkan tenaga kerja murah.
Di bawah sistem ini, peserta magang tidak dianggap sebagai pekerja formal dan diharuskan kembali ke negara asal setelah program pelatihan yang biasanya berlangsung selama tiga tahun selesai.
Pada tahun 2023, sebanyak 9.753 peserta magang teknis asing dilaporkan hilang dari tempat kerja mereka karena berbagai alasan, menurut Badan Layanan Imigrasi. Dari sekitar 426.000 peserta magang asing di Jepang per Juni, sekitar separuhnya berasal dari Kamboja, 20% dari Indonesia, 9% dari Filipina, dan 7% dari Myanmar.
Program baru yang disetujui oleh parlemen pada bulan Juni bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pekerja asing ke tingkat tertentu dalam tiga tahun, sambil memberikan fleksibilitas lebih bagi peserta magang untuk berpindah pekerjaan dalam kondisi tertentu. Peserta magang dalam sistem baru ini nantinya dapat memenuhi persyaratan keterampilan untuk memperoleh visa pekerja berketerampilan khusus Tipe 1, yang memungkinkan mereka bekerja di Jepang selama lima tahun tambahan.
Dalam pertemuan menteri pada Selasa pagi, Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menyatakan bahwa pemerintah bertekad menciptakan sistem yang jelas yang memungkinkan pekerja asing untuk meningkatkan karier mereka sambil mengatasi masalah seperti pelanggaran hak asasi manusia.
“Di tengah semakin parahnya kekurangan tenaga kerja, sangat penting untuk membangun kerangka kerja yang menarik sehingga negara kita menjadi tujuan pilihan bagi pekerja asing,” katanya.
Sc : JT
