Total utang Jepang melonjak ke rekor tertinggi 1.342,17 triliun yen atau sekitar US$8,6 triliun pada akhir 2025, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dirilis Selasa. Kenaikan utang ini terjadi di tengah janji Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memperluas belanja negara, yang memicu kekhawatiran baru terhadap prospek kesehatan fiskal Jepang.
Jumlah tersebut naik 24,54 triliun yen dibandingkan setahun sebelumnya dan kini telah melampaui dua kali lipat ukuran ekonomi Jepang. Tekanan terhadap utang diperkirakan akan terus berlanjut seiring membengkaknya biaya jaminan sosial, pertahanan nasional, serta pembayaran pokok dan bunga utang, yang dipicu oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah sejalan dengan naiknya suku bunga jangka panjang.
Utang Jepang pertama kali menembus angka 1.000 triliun yen pada 2013 dan terus meningkat, terutama selama pandemi COVID-19. Kementerian Keuangan memperkirakan total utang akan kembali bertambah hingga 1.473,5 triliun yen pada akhir Maret tahun ini.
Data ini muncul saat kekhawatiran terhadap kondisi fiskal semakin menguat, terutama setelah pemerintah menyusun anggaran tambahan untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret guna membiayai paket stimulus ekspansif Takaichi. Nilai anggaran tambahan tersebut mencapai 18,3 triliun yen, terbesar sejak tahun fiskal 2022 pada masa pandemi.
Karena penerimaan pajak tidak mencukupi, pemerintah berencana menerbitkan 11,7 triliun yen obligasi baru, yang akan menutup lebih dari 60 persen total kebutuhan anggaran tambahan tersebut.
Di bawah slogan “keuangan publik yang bertanggung jawab dan proaktif,” Takaichi berjanji menurunkan rasio utang terhadap produk domestik bruto dengan memperluas perekonomian melalui investasi di sektor-sektor pertumbuhan. Ia juga menyatakan bahwa rencana pembebasan pajak konsumsi atas makanan dan minuman selama dua tahun akan dilaksanakan tanpa menerbitkan obligasi penutup defisit, sebuah langkah yang tampaknya ditujukan untuk meredam kekhawatiran pasar.
Per akhir Desember, utang negara Jepang terdiri dari 1.197,64 triliun yen obligasi pemerintah, termasuk 1.094,49 triliun yen untuk pelunasan utang dan pembayaran bunga. Selain itu terdapat 44,13 triliun yen pinjaman dan 100,40 triliun yen surat pembiayaan, menurut Kementerian Keuangan.
Sementara itu, biaya pinjaman jangka panjang terus meningkat seiring ekspektasi pasar bahwa Bank of Japan akan melanjutkan kenaikan suku bunga. Kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Jepang juga semakin tajam setelah Takaichi menegaskan komitmennya terhadap belanja negara yang agresif.
Membengkaknya biaya pembayaran utang berpotensi memberi tekanan tambahan pada pemerintah untuk memangkas belanja di sektor lain, termasuk jaminan sosial, pekerjaan umum, dan pendidikan, di tengah ruang fiskal yang kian menyempit.
Sc : KN
