Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang menggelar pertemuan pada Jumat untuk membahas situasi di Venezuela. Dalam pertemuan tersebut, sebagian anggota menyerukan agar Jepang memperjelas sikapnya terkait serangan Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Namun secara keseluruhan, partai tampaknya masih akan menghindari kritik langsung terhadap sekutu utamanya itu.
Setelah pejabat pemerintah memberikan penjelasan mengenai situasi terkini, para anggota parlemen yang hadir bertukar pertanyaan dan pandangan. Ini merupakan pertama kalinya LDP secara resmi membahas situasi Venezuela sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan serangan yang berujung pada penangkapan pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro.
“Ada diskusi mengenai perlunya memperjelas posisi Jepang dengan menekankan nilai-nilai universal seperti kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum,” ujar Direktur Divisi Urusan Luar Negeri LDP, Kei Takagi, kepada wartawan usai pertemuan.
Ia menambahkan bahwa pembahasan tersebut sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi, seraya menegaskan bahwa tidak ada diskusi mengenai penilaian yang lebih mendalam terhadap tindakan Amerika Serikat.
Pemerintah Jepang sendiri hingga kini belum menyampaikan penilaian yang jelas, baik mendukung maupun menentang langkah Amerika Serikat.
“Jepang akan mendorong upaya diplomatik untuk memulihkan demokrasi dan menstabilkan situasi di Venezuela,” kata Takaichi pada Senin, tanpa secara langsung menyinggung operasi militer AS yang terjadi pada akhir pekan sebelumnya.
Di dalam LDP, hanya sedikit suara yang mempertanyakan legitimasi aksi militer Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, seorang anggota bertanya, “Mengapa kita tidak mengatakan bahwa AS melanggar hukum internasional?” sementara anggota lain hanya menyatakan, “Kita harus memantau dengan saksama sikap diplomatik AS.”
Keraguan untuk mengkritik Amerika Serikat diduga berkaitan dengan kekhawatiran akan reaksi negatif di media sosial.
Itsunori Onodera, anggota parlemen yang menjabat sebagai ketua Komisi Riset Keamanan LDP, mengkritik aksi Amerika Serikat melalui akun X miliknya pada Minggu, menyebutnya sebagai “perubahan status quo dengan kekuatan.” Pernyataan tersebut segera menuai kecaman dari warganet yang menuduhnya pro-China dan berbeda dengan sikap Perdana Menteri Takaichi.
Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Tokyo dan Beijing, menyusul pernyataan Takaichi di parlemen pada November lalu mengenai kemungkinan keterlibatan Jepang jika terjadi krisis di Taiwan.
China kemudian meningkatkan sikap konfrontatifnya terhadap Jepang. Pada Desember, sebuah pesawat militer China mengarahkan radar ke jet tempur Pasukan Bela Diri Jepang, sementara Angkatan Laut China mengerahkan kapal induk Liaoning di dekat Okinawa. Kekhawatiran juga muncul bahwa China dapat memperketat pembatasan ekspor logam tanah jarang.
Di pihak Jepang, sempat muncul suara keras yang menyerukan agar Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, dinyatakan sebagai persona non grata setelah unggahan bernada kerasnya tentang Takaichi di media sosial. Meski seruan tersebut mereda, hubungan Jepang–China tetap berada pada titik terendah, sehingga semakin mempersulit langkah Tokyo untuk mengkritik pemerintahan Trump.
Partai-partai oposisi mengkritik respons pemerintah Jepang terhadap tindakan Washington di Venezuela. Ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang, Yukio Edano, dalam pidato publik pada Rabu mengatakan, “Mereka berbicara tentang diplomasi Jepang yang aktif di panggung dunia, tetapi keliru jika tetap diam dan hanya mengamati dari pinggir saat momen krusial tiba.”
Dalam pertemuan Partai Komeito pada Senin, ketua partai Tetsuo Saito menyatakan, “Kami ingin pemerintah menekankan kepada Amerika Serikat pentingnya supremasi hukum, penghormatan terhadap kedaulatan, dan kepatuhan pada hukum internasional.”
Sementara itu, Kunihiko Miyake, direktur sekaligus penasihat khusus di Canon Institute for Global Studies yang berbasis di Tokyo, mengatakan bahwa “berbagi informasi dan niat dengan pemerintah yang menjalankan kebijakan secara terpadu merupakan salah satu peran partai berkuasa.”
“Penting untuk membahas bukan hanya apa yang disampaikan pemerintah, tetapi juga bagaimana sikapnya terhadap Amerika Serikat memengaruhi kepentingan nasional Jepang,” tambahnya.
