Audit Jepang menemukan bahwa Tokyo Customs gagal menagih pajak konsumsi setidaknya sebesar 339,87 juta yen (sekitar $2,22 juta) dari turis asing yang meninggalkan Jepang tanpa menunjukkan barang bebas pajak selama 2022 dan 2023. Hal ini disebutkan sebagai akibat dari “panduan pemungutan pajak yang tidak sesuai” dengan kondisi nyata meningkatnya wisatawan.
Pembebanan pajak ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan barang bebas pajak yang dikonsumsi atau dijual di Jepang. Saat wisatawan membeli barang bebas pajak, data paspor dan daftar belanja disampaikan ke bea cukai, yang kemudian memeriksa barang-barang tersebut di bandara. Jika barang tidak dibawa saat pulang, wisatawan diberitahu bahwa pajak konsumsi harus dibayar. Meski pemberitahuan ini tidak mengikat, wisatawan yang kembali ke Jepang bisa dianggap memiliki tunggakan pajak.
Audit menunjukkan bahwa sembilan turis yang meninggalkan Jepang dari Bandara Haneda dan Narita pada 2022 tidak menerima pemberitahuan tertulis, yang mengakibatkan pajak sebesar 339,87 juta yen tidak ditagih. Mereka masing-masing menghabiskan lebih dari 100 juta yen (sekitar $654.000) untuk barang bebas pajak, dengan total belanja mencapai 3,4 miliar yen (sekitar $22,22 juta).
Pemberitahuan, yang sebelumnya dikirim tertulis, sebagian besar diberikan secara lisan sejak 2022. Namun, Kementerian Keuangan menetapkan bahwa pemberitahuan tertulis diperlukan jika nilai belanja melebihi 100 juta yen dan tanggal keberangkatan telah diketahui. Beberapa petugas menghindari pemberitahuan tertulis karena kurangnya waktu, dan kesalahan komunikasi juga menyebabkan lima dari sembilan turis tidak diberitahu lisan.
Audit menilai perubahan dari pemberitahuan tertulis ke lisan seharusnya memperhitungkan keterbatasan waktu sebelum keberangkatan. Pemerintah Jepang sekarang berencana menerapkan metode “pengembalian dana,” di mana turis membayar pajak saat membeli dan menerima pengembalian pajak saat meninggalkan negara.
Sc : mainichi
