Menu

Dark Mode
Kosakata Jepang yang Dipakai di Resepsionis Hotel Seri Evangelion Terbaru Ungkap Teaser Pertama Startup Jepang Uji Terbang Mobil Terbang di Tokyo, Targetkan Operasi Komersial 2028 Bayi Monyet dengan Boneka di Jepang Viral, Aktivis Soroti Kekejaman Kebun Binatang Universitas Kyoto Perkenalkan “Biksu Robot” Berbasis AI untuk Bantu Upacara Keagamaan Pengguna LINE di Jepang Tembus 100 Juta, Hampir 15 Tahun Sejak Diluncurkan

News

Ditunda, Wacana Pemerintah Jepang Kenaikan Pajak untuk Membiayai Pertahanan Tak Jadi Naik Dalam Waktu Dekat

badge-check


					Ditunda, Wacana Pemerintah Jepang Kenaikan Pajak untuk Membiayai Pertahanan Tak Jadi Naik Dalam Waktu Dekat Perbesar

Pemerintah Jepang memutuskan untuk menunda keputusan mengenai kapan akan menaikkan pajak penghasilan guna mendanai peningkatan anggaran pertahanan, menurut sumber terpercaya pada Jumat.

Namun, mulai April 2026, pemerintah berencana meningkatkan pendapatan dari pajak korporasi dan tembakau sebagai bagian dari upaya mendekati target hampir menggandakan anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB.

Rencana Pajak dan Anggaran Pertahanan

  • Target Anggaran: Pemerintah telah mengalokasikan 43 triliun yen (sekitar Rp 4.261 triliun) untuk pengeluaran terkait pertahanan selama lima tahun hingga tahun fiskal 2027.
  • Pendapatan Pajak: Untuk mendukung kenaikan anggaran, Jepang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak tahunan sebesar 1 triliun yen melalui pajak korporasi, penghasilan, dan tembakau.

Namun, jadwal pasti kenaikan pajak belum diputuskan. Pemerintah menyatakan bahwa penerapan pajak tambahan akan dilakukan “pada waktu yang tepat” pada tahun fiskal 2024 atau setelahnya.

Partai Demokrat Liberal (LDP), yang dipimpin Perdana Menteri Shigeru Ishiba, awalnya mengusulkan pajak penghasilan baru mulai Januari 2027. Namun, Komeito—mitra koalisi yang memiliki banyak pendukung dari kalangan berpenghasilan rendah—menolak proposal tersebut. Diskusi mengenai kapan kenaikan pajak penghasilan akan dilakukan masih berlangsung.

Dalam pembicaraan reformasi pajak pada Jumat, LDP dan Komeito mengusulkan untuk menaikkan ambang batas bebas pajak penghasilan dari 1,03 juta yen menjadi 1,23 juta yen per tahun mulai tahun depan.

Namun, usulan ini mendapat kritik dari Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), yang menuntut batas tersebut dinaikkan hingga 1,78 juta yen. Motohisa Furukawa, presiden sementara DPP, menyebut proposal pemerintah “tidak masuk akal.”

Dukungan DPP sangat penting bagi koalisi pemerintah untuk meloloskan kebijakan ini di parlemen setelah kehilangan mayoritas di Dewan Perwakilan dalam pemilu Oktober lalu.

Pemerintah Jepang menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan anggaran pertahanan yang meningkat dengan dampaknya terhadap rakyat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Sc : mainichi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Bayi Monyet dengan Boneka di Jepang Viral, Aktivis Soroti Kekejaman Kebun Binatang

25 February 2026 - 11:10 WIB

Jepang Siapkan Aturan Imigrasi Baru: Maskapai Wajib Tolak Penumpang Tanpa Izin Mulai 2028

24 February 2026 - 11:10 WIB

Kebakaran Rumah di Timur Tokyo, Tiga Jenazah Ditemukan, Dua Anak Masih Hilang

24 February 2026 - 10:10 WIB

20 Orang Terjebak di Lift Tokyo Skytree Lebih dari 5 Jam, Menara Ditutup Sementara

24 February 2026 - 06:24 WIB

23 Remaja Ditangkap Terkait Tawuran Besar Geng Motor di Tokyo, Libatkan 60 Orang

23 February 2026 - 14:10 WIB

Trending on News