Menu

Dark Mode
Nintendo Switch 2 Siap Rilis Tahun Ini, Tawarkan Desain Lebih Besar dan Game Eksklusif! 5 Film Jepang Terbaik yang Siap Mengguncang Emosi Kamu! Wih! Pemerintah Tokyo Luncurkan Program Hibah Studi Luar Negeri, Maksimal hingga 3,15 Juta Yen! Honne dan Tatemae: Memahami Perbedaan Antara Perasaan Asli dan Sikap Sosial di Jepang Tawaran Menarik dari Jepang: Insentif Rp 561 Juta untuk Tinggal di Pedesaan Solo Traveling di Jepang: Tips Aman dan Seru untuk Penjelajah Tunggal

News

Ditunda, Wacana Pemerintah Jepang Kenaikan Pajak untuk Membiayai Pertahanan Tak Jadi Naik Dalam Waktu Dekat

badge-check


					Ditunda, Wacana Pemerintah Jepang Kenaikan Pajak untuk Membiayai Pertahanan Tak Jadi Naik Dalam Waktu Dekat Perbesar

Pemerintah Jepang memutuskan untuk menunda keputusan mengenai kapan akan menaikkan pajak penghasilan guna mendanai peningkatan anggaran pertahanan, menurut sumber terpercaya pada Jumat.

Namun, mulai April 2026, pemerintah berencana meningkatkan pendapatan dari pajak korporasi dan tembakau sebagai bagian dari upaya mendekati target hampir menggandakan anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB.

Rencana Pajak dan Anggaran Pertahanan

  • Target Anggaran: Pemerintah telah mengalokasikan 43 triliun yen (sekitar Rp 4.261 triliun) untuk pengeluaran terkait pertahanan selama lima tahun hingga tahun fiskal 2027.
  • Pendapatan Pajak: Untuk mendukung kenaikan anggaran, Jepang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak tahunan sebesar 1 triliun yen melalui pajak korporasi, penghasilan, dan tembakau.

Namun, jadwal pasti kenaikan pajak belum diputuskan. Pemerintah menyatakan bahwa penerapan pajak tambahan akan dilakukan “pada waktu yang tepat” pada tahun fiskal 2024 atau setelahnya.

Partai Demokrat Liberal (LDP), yang dipimpin Perdana Menteri Shigeru Ishiba, awalnya mengusulkan pajak penghasilan baru mulai Januari 2027. Namun, Komeito—mitra koalisi yang memiliki banyak pendukung dari kalangan berpenghasilan rendah—menolak proposal tersebut. Diskusi mengenai kapan kenaikan pajak penghasilan akan dilakukan masih berlangsung.

Dalam pembicaraan reformasi pajak pada Jumat, LDP dan Komeito mengusulkan untuk menaikkan ambang batas bebas pajak penghasilan dari 1,03 juta yen menjadi 1,23 juta yen per tahun mulai tahun depan.

Namun, usulan ini mendapat kritik dari Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP), yang menuntut batas tersebut dinaikkan hingga 1,78 juta yen. Motohisa Furukawa, presiden sementara DPP, menyebut proposal pemerintah “tidak masuk akal.”

Dukungan DPP sangat penting bagi koalisi pemerintah untuk meloloskan kebijakan ini di parlemen setelah kehilangan mayoritas di Dewan Perwakilan dalam pemilu Oktober lalu.

Pemerintah Jepang menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan anggaran pertahanan yang meningkat dengan dampaknya terhadap rakyat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Sc : mainichi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Wih! Pemerintah Tokyo Luncurkan Program Hibah Studi Luar Negeri, Maksimal hingga 3,15 Juta Yen!

17 January 2025 - 14:10 WIB

Tawaran Menarik dari Jepang: Insentif Rp 561 Juta untuk Tinggal di Pedesaan

17 January 2025 - 13:10 WIB

Rekor Baru! 36,8 Juta Wisatawan Kunjungi Jepang pada 2024, Kyoto Jadi Sorotan Overtourism

17 January 2025 - 10:10 WIB

Dokter Jepang Ditangkap karena Diduga Tampar Petugas Bandara di Haneda

16 January 2025 - 14:10 WIB

Kementerian PKP Gandeng Jepang untuk Inspirasi Program 3 Juta Rumah Berkelanjutan

16 January 2025 - 13:10 WIB

Trending on News