Jepang sedang menggeser kebijakan energinya untuk lebih mengandalkan tenaga nuklir, dengan pemerintah memperkenalkan strategi baru yang menjadikan energi atom sebagai sumber utama listrik ramah lingkungan.
Pemerintah telah mengungkapkan draf “GX (Green Transformation) 2040 Vision,” sebuah strategi untuk mencapai masyarakat bebas karbon dalam 15 tahun mendatang.
Meskipun rencana ini memberikan dukungan signifikan terhadap teknologi energi terbarukan, tenaga nuklir juga diklasifikasikan sebagai sumber energi bebas karbon. Rencana ini menguraikan langkah-langkah untuk menarik bisnis ke area dekat pembangkit listrik tenaga nuklir dan terbarukan.
Strategi ini menyerukan pendekatan berani untuk menarik bisnis—terutama operasi yang membutuhkan energi tinggi seperti pusat data—ke lokasi-lokasi dekat pembangkit tersebut.
Jepang Niat Kasih Bantuan untuk Warga Gaza yang Terdampak Konflik
Untuk mendukung hal ini, pemerintah akan memberikan inisiatif dekarbonisasi seperti memperluas jaringan listrik, menurunkan tarif listrik, serta menawarkan insentif pajak dan subsidi.
Insentif ini juga bertujuan untuk memulai kembali reaktor nuklir yang telah tidak beroperasi sejak kecelakaan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima No. 1 pada tahun 2011.
Rencana ini juga mencakup langkah-langkah untuk menarik dana melalui tarif listrik guna menutupi sebagian biaya konstruksi pembangkit nuklir baru yang semakin meningkat.
“2040 Vision” ini mencerminkan perubahan besar dalam kebijakan energi Jepang. Draf Rencana Energi Strategis yang dirilis oleh Kementerian Industri pada 25 Desember bahkan menghapus janji sebelumnya untuk “mengurangi ketergantungan pada tenaga nuklir sebanyak mungkin,” yang dibuat sebagai respons terhadap bencana Fukushima.
Kebijakan kementerian juga mencakup rencana untuk menggantikan pembangkit nuklir yang sudah tua.
Selain tenaga nuklir, “2040 Vision” juga mempertimbangkan insentif finansial bagi komunitas lokal yang menjadi tuan rumah fasilitas energi terbarukan.
Salah satu kebijakan kunci lainnya adalah sistem perdagangan emisi baru yang akan dimulai pada tahun fiskal 2026, sebagai langkah untuk mendekarbonisasi negara.
Pemerintah berencana untuk memfinalisasi “2040 Vision” dan kebijakan kementerian setelah meninjau umpan balik dari publik.