Pemerintah Jepang menyatakan kekecewaan dan keprihatinan serius atas kebijakan tarif balasan yang diterapkan Amerika Serikat terhadap produk-produk Jepang. Jepang, yang merupakan sekutu dekat AS, mendesak Washington untuk membatalkan langkah tersebut karena dianggap berpotensi melanggar aturan perdagangan global.
Perdana Menteri Shigeru Ishiba menilai bahwa kebijakan perdagangan baru AS akan memberikan dampak negatif besar terhadap hubungan ekonomi bilateral, ekonomi global, serta sistem perdagangan multilateral. Ia menegaskan bahwa jika diperlukan, ia siap untuk bertemu langsung dengan Presiden AS Donald Trump guna meminta peninjauan ulang kebijakan tersebut.
Tarif baru sebesar 24% terhadap produk Jepang ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Jepang. Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Yoji Muto mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengeksplorasi berbagai opsi untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk kemungkinan mengambil langkah balasan.
Langkah tarif balasan AS diumumkan Trump pada Rabu, sebagai bagian dari kebijakan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dengan negara mitra. Jepang sendiri telah berusaha untuk mendapatkan pengecualian dari kebijakan tersebut.
Dalam pertemuan daring dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Muto menyampaikan keprihatinan Tokyo bahwa tarif ini akan menghambat investasi perusahaan Jepang di AS, yang justru dapat merugikan ekonomi AS sendiri.
Sebagai salah satu mitra dagang terbesar AS, Jepang sangat terdampak oleh kebijakan ini. Tarif yang lebih tinggi terhadap produk ekspor Jepang dapat memperburuk perekonomian Jepang, terutama di sektor industri otomotif yang sangat bergantung pada pasar AS. Toyota Motor Corp. dan perusahaan otomotif lainnya kemungkinan akan merasakan dampak negatif secara langsung.
Trump mengklaim bahwa Jepang mengenakan tarif rata-rata 46% pada impor dari AS, serta tarif 700% terhadap beras. Namun, Menteri Pertanian Jepang Taku Eto menyebut klaim tersebut sebagai “tidak masuk akal”, dan menyatakan bahwa perhitungan tarif tersebut tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.
Jepang telah menjelaskan kepada AS bahwa tidak ada tarif untuk beras yang diimpor dalam kuota minimum. Namun, untuk impor yang melebihi kuota tersebut, Jepang memang mengenakan tarif 341 yen ($2) per kilogram.
Selain itu, sektor otomotif juga menjadi isu sensitif bagi Jepang, karena industri ini merupakan tulang punggung ekonomi negara. Aturan non-tarif Jepang terhadap mobil impor AS juga menjadi salah satu hal yang dikritik oleh Trump.
Sebagai respons terhadap kebijakan AS, Ishiba telah menginstruksikan Itsunori Onodera, Ketua Kebijakan Partai Demokrat Liberal (LDP), untuk mempertimbangkan langkah-langkah strategis guna menghadapi tarif baru ini.
Pemerintah Jepang juga akan mendirikan sekitar 1.000 pusat konsultasi untuk membantu bisnis yang terkena dampak, terutama usaha kecil dan menengah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pendanaan mereka.
“Pemerintah dan partai berkuasa akan melakukan segala cara untuk melindungi mata pencaharian rakyat, industri dalam negeri, dan lapangan pekerjaan,” ujar Ishiba, menjelang pemilihan parlemen utama di Jepang.
Dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat tarif ini, Jepang berharap AS akan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut guna menjaga hubungan dagang yang telah terjalin erat selama ini.
Sc : KN
