Jepang menyebut keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menunda tarif timbal balik selama 90 hari sebagai “perkembangan positif,” namun tetap akan menekan sekutu terdekatnya tersebut agar mencabut sepenuhnya berbagai kebijakan tarif lainnya.
Perdana Menteri Shigeru Ishiba berjanji akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menekan dampak tarif AS yang lebih tinggi terhadap perekonomian Jepang yang berbasis ekspor, sementara pemerintahnya bersiap menggelar pembicaraan bilateral tingkat menteri terkait isu ini.
Ryosei Akazawa, menteri Jepang yang bertanggung jawab atas negosiasi tersebut, sedang mengatur jadwal kunjungan ke Amerika Serikat minggu depan, menurut sumber yang dekat dengannya.
Akazawa, yang merupakan orang dekat Ishiba, dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang menjadi tokoh utama dalam negosiasi dengan Jepang, menurut sumber tersebut.
Dalam konferensi pers pada hari Kamis, Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi mengatakan, “Kami telah menyampaikan kekhawatiran kami dan dengan tegas meminta Amerika Serikat untuk meninjau kembali kebijakan tarif ini di berbagai level. Kami menganggap pengumuman AS sebagai perkembangan yang positif.”
“Kendati demikian, kami akan terus mendesak dengan kuat agar Amerika Serikat meninjau kembali tarif timbal balik yang masih tersisa, serta tarif lainnya terhadap baja, aluminium, mobil, dan suku cadang mobil,” tambah Hayashi, juru bicara utama pemerintah Jepang.
Meskipun ada penundaan selama 90 hari yang diumumkan Trump pada hari Rabu, tarif dasar sebesar 10 persen tetap diberlakukan, hanya beberapa jam setelah tarif timbal balik sebesar 24 persen terhadap produk Jepang mulai diberlakukan di AS. Penangguhan ini juga berlaku bagi puluhan negara lain yang terdampak tarif serupa seperti Jepang.
Dalam pertemuan Dewan Kebijakan Ekonomi dan Fiskal—sebuah panel penasihat pemerintah—Ishiba menyatakan, “Sangat disayangkan bahwa Amerika Serikat tetap menerapkan tarif timbal balik, meskipun sebagian darinya ditunda selama 90 hari.”
“Kami akan terus menjalankan semua langkah dukungan yang diperlukan,” katanya.
Walaupun penangguhan tersebut memberikan sedikit kelegaan bagi pasar keuangan dari gejolak penjualan besar-besaran baru-baru ini, para ekonom memperingatkan bahwa gelombang kebijakan pembatasan perdagangan oleh Amerika Serikat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global.
Sebuah rencana pemberian bantuan tunai senilai antara 30.000 yen (sekitar Rp3 juta) hingga 50.000 yen (sekitar Rp5 juta) mulai muncul di kalangan koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Demokrat Liberal pimpinan Ishiba dan mitranya, Partai Komeito.
Ketua Komeito, Tetsuo Saito, mengatakan pada hari Kamis bahwa partainya memandang pemotongan pajak sebagai cara yang lebih efektif untuk meredam dampak terhadap rumah tangga, tetapi ia menambahkan bahwa bantuan tunai dapat digunakan sebagai langkah sementara karena pemotongan pajak membutuhkan waktu untuk diterapkan.
Bantuan tunai seperti ini sering diberikan di Jepang untuk mendukung rumah tangga dalam masa sulit, seperti saat pandemi COVID-19. Namun, mengingat kondisi fiskal Jepang yang terburuk di antara negara-negara maju, kebijakan seperti ini sering dikritik sebagai bentuk politik pencitraan menjelang pemilu. Jepang dijadwalkan menggelar pemilihan anggota Majelis Tinggi musim panas ini.
Hayashi menyatakan pemerintah akan terus memantau pasar keuangan dan mengambil “langkah yang tepat,” menyusul gejolak pasar baru-baru ini yang dipicu kekhawatiran terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Indeks Nikkei 225 mencatat kenaikan poin terbesar kedua dalam sejarah, melonjak lebih dari 2.800 poin dari penutupan hari Rabu, ketika Kementerian Keuangan, Bank of Japan, dan Badan Jasa Keuangan menggelar pertemuan tiga pihak untuk membahas volatilitas pasar.
Negosiator Jepang, Akazawa, juga menjabat sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi dan fiskal serta revitalisasi ekonomi daerah.
Dalam langkah terkait, Kementerian Luar Negeri Jepang membentuk gugus tugas yang dipimpin Menteri Luar Negeri Takeshi Iwaya untuk memperkuat diplomasi guna mendorong Amerika Serikat meninjau kembali kebijakan tarifnya. Pertemuan pertama gugus tugas ini digelar pada hari Kamis.
Sc : KN
