Pemerintah Jepang pada Jumat menyetujui paket ekonomi besar senilai sekitar 21,3 triliun yen (US$135 miliar) untuk mengatasi meningkatnya biaya hidup, seiring Perdana Menteri Sanae Takaichi berupaya mendorong pertumbuhan melalui belanja fiskal yang ekspansif.
Paket stimulus pertama di bawah kepemimpinan Takaichi—yang baru sebulan menjabat sebagai perdana menteri—diperkirakan akan mencapai 42,8 triliun yen bila digabungkan dengan belanja pemerintah daerah dan sektor swasta, jauh melampaui 39 triliun yen dalam langkah serupa pada tahun sebelumnya.
Berbagai langkah dalam paket ini dirancang untuk mendukung ekonomi terbesar keempat di dunia, di tengah kekhawatiran bahwa tarif tinggi AS akan berdampak buruk bagi bisnis dan rumah tangga.
Selain langkah jangka pendek untuk menekan inflasi, pemerintah juga akan meningkatkan investasi di sektor seperti pembuatan kapal dan kecerdasan buatan—yang dianggap penting bagi penanggulangan krisis dan keamanan nasional.
Takaichi berharap investasi strategis ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang Jepang.
Prospek paket stimulus besar itu telah memicu pelemahan yen dan penjualan obligasi pemerintah Jepang dalam beberapa hari terakhir, karena pasar khawatir terhadap kesehatan fiskal negara, yang sudah paling lemah di antara negara maju dengan utang melebihi dua kali ukuran ekonominya.
Dalam upaya meredam kekhawatiran, Takaichi mengatakan paket ekonomi ini sesuai dengan “keberlanjutan keuangan negara.” Mengacu pada slogannya “keuangan publik yang bertanggung jawab dan proaktif,” ia mengatakan: “Kami tidak akan mengejar pengeluaran ekspansif secara sembrono.”
Untuk mendanai paket tersebut, pemerintah akan menyusun anggaran tambahan senilai 17,7 triliun yen untuk tahun fiskal saat ini yang berakhir Maret, dengan target pengesahan sebelum sesi Diet berakhir pada Desember. Jumlah ini melebihi anggaran tambahan 13,9 triliun yen tahun sebelumnya—menunjukkan dorongannya pada belanja fiskal agresif.
Beberapa tahun terakhir, anggaran tambahan Jepang selalu melampaui 10 triliun yen jauh lebih besar dibanding beberapa triliun yen sebelum pandemi COVID-19.
Meski pemerintah akan menerbitkan obligasi tambahan untuk menutup defisit, Takaichi mengatakan total penerbitan utang tahun fiskal ini kemungkinan akan di bawah 42,1 triliun yen dari tahun sebelumnya.
Paket bantuan ini diproyeksi bisa menurunkan sementara laju inflasi hingga 0,7 persen poin, sekaligus menaikkan PDB riil Jepang sebesar 24 triliun yen—atau setara 1,4% secara tahunan, menurut Kantor Kabinet Jepang.
Namun sejumlah ekonom mempertanyakan efektivitas paket ini, memperingatkan bahwa merangsang permintaan di tengah inflasi bisa memicu harga naik lebih lanjut dan memberatkan rumah tangga.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Satsuki Katayama mengatakan bahwa isi dan skala paket tidak akan memicu “inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation)” karena disusun untuk memenuhi kebutuhan saat ini.
Rincian paket termasuk: bantuan tunai 20.000 yen per anak (membutuhkan sekitar 400 miliar yen pembiayaan pemerintah), voucher beras atau kupon senilai 3.000 yen per orang yang akan dibagikan pemerintah daerah, penghapusan sementara pajak bensin dan peningkatan batas pendapatan bebas pajak untuk meringankan beban rumah tangga.
Pemerintah juga menyiapkan 2 triliun yen subsidi kepada pemerintah daerah agar mereka bisa meluncurkan kebijakan sendiri di tengah lonjakan harga pangan. Paket ini juga akan mengalokasikan 500 miliar yen untuk subsidi tagihan listrik dan gas selama tiga bulan pertama tahun depan yang akan mengurangi beban rumah tangga sebesar rata-rata sekitar 7.000 yen selama periode tersebut.
Sc : KN
