Pemerintah Jepang berencana meningkatkan ekspor beras hampir delapan kali lipat menjadi 350.000 ton dengan nilai 92,2 miliar yen (Rp9,8 triliun) pada 2030, dibandingkan dengan 2024. Kebijakan ini dipaparkan dalam pertemuan partai penguasa pada Rabu.
Selain untuk memperluas pasar ekspor, langkah ini juga bertujuan menjamin pasokan beras dalam negeri agar tidak terjadi kelangkaan, mengingat beras merupakan makanan pokok utama Jepang.
Dalam rancangan kebijakan dasar jangka menengah dan panjang untuk sektor pertanian, pemerintah mempertahankan target swasembada pangan sebesar 45% berdasarkan asupan kalori pada 2030, naik dari 38% pada tahun fiskal 2022. Angka ini mengacu pada proporsi makanan yang dikonsumsi di dalam negeri yang berasal dari produksi dalam negeri.
Rancangan kebijakan yang diperbarui setiap lima tahun ini menekankan perlunya peningkatan produktivitas dan ekspansi ekspor, mengingat risiko geopolitik serta penurunan jumlah petani telah mengganggu stabilitas produksi dan pasokan pangan di Jepang.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan total nilai ekspor pertanian dan pangan dari 1,5 triliun yen pada 2024 menjadi 5 triliun yen pada 2030, serta meningkatkan pengeluaran wisatawan asing di sektor kuliner dari 1,6 triliun yen menjadi 4,5 triliun yen.
Untuk sektor produksi beras, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah petani yang mengelola ladang minimal 15 hektare, serta menurunkan biaya produksi dari 11.350 yen menjadi 9.500 yen per 60 kilogram agar lebih kompetitif dengan beras impor yang lebih murah.
Jepang mengonsumsi sekitar 6,6 juta ton beras per tahun, sehingga target ekspor 350.000 ton setara dengan setengah bulan konsumsi domestik.
Meskipun saat ini terdapat kelangkaan beras di dalam negeri, permintaan jangka panjang diperkirakan akan menurun akibat menyusutnya populasi Jepang. Oleh karena itu, ekspansi ekspor beras menjadi fokus utama dalam strategi pertanian Jepang ke depan.
Rancangan terbaru ini juga akan mencakup berbagai target tambahan, menyusul amandemen undang-undang terkait pada Mei tahun lalu. Pemerintah berencana mendapatkan persetujuan Kabinet sebelum akhir bulan ini.
Sc : KN
