Pemerintahan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan paket langkah darurat pada Jumat (6/11) untuk mengatasi meningkatnya ancaman serangan siber di negara tersebut. Langkah ini mencakup pembentukan tim spesialis keamanan siber pada akhir November serta kerja sama dengan perusahaan kecerdasan buatan (AI) untuk menghadapi berbagai ancaman digital.
Jepang menghadapi sejumlah serangan siber besar sepanjang tahun ini. Meningkatnya ancaman tersebut dikaitkan dengan perkembangan teknologi AI serta celah keamanan pada sistem yang diperburuk oleh lemahnya pengelolaan keamanan digital.
Tim spesialis yang akan dibentuk nantinya bertugas melakukan pengujian penetrasi (penetration testing) untuk menemukan celah keamanan serta memperkuat sistem pertahanan siber. Selain itu, pemerintah juga akan mengirimkan tim ahli gabungan dari kalangan pemerintah dan swasta untuk membantu perusahaan yang sedang menghadapi serangan siber.
“Kami bertujuan meningkatkan ketahanan terhadap serangan siber dan mengurangi kekhawatiran masyarakat melalui penerapan paket kebijakan ini secara cepat dan efektif,” ujar Takaichi dalam pertemuan tingkat menteri pada Jumat.
Takaichi juga menegaskan pentingnya memusatkan seluruh informasi mengenai serangan siber di Kantor Keamanan Siber Nasional (National Cybersecurity Office/NCO) agar pemerintah dapat merespons ancaman dengan lebih cepat. Operator infrastruktur penting, seperti layanan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, juga diminta segera melaporkan apabila mengalami serangan siber.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar ¥10 miliar (sekitar US$63,3 juta) dari anggaran cadangan tahun fiskal 2026. Anggaran tersebut telah disetujui oleh Kabinet pada Jumat pagi.
Dari total dana tersebut, ¥2 miliar akan digunakan untuk memanfaatkan AI dalam memeriksa kelemahan sistem penting milik pemerintah. Sebanyak ¥4,1 miliar dialokasikan untuk kepolisian siber, sementara ¥3,8 miliar akan digunakan untuk memperkuat keamanan sistem Badan Digital Jepang (Digital Agency).
Pemerintah juga akan mulai membahas kemungkinan pemblokiran situs web yang digunakan oleh pelaku serangan siber untuk membatasi aktivitas mereka. Sebelumnya, situs yang digunakan peretas dalam kasus kebocoran data GMO Internet Group telah dinonaktifkan oleh pengelolanya untuk mencegah penyebaran lebih lanjut informasi pribadi yang dicuri.
Selain itu, pemerintah berencana memperbarui pedoman pengelolaan keamanan paling lambat Januari mendatang. Salah satu poin yang akan diperkuat adalah kewajiban menghapus informasi pribadi yang sudah tidak diperlukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Paket darurat ini diumumkan setelah pemerintah menggelar pertemuan mendesak pekan lalu menyusul permintaan bantuan dari GMO Internet Group. Perusahaan tersebut tengah menghadapi kebocoran data pada layanan cloud desktop Onamae.com yang berdampak pada lebih dari 26.000 server, termasuk akun yang digunakan untuk transaksi valuta asing (forex). Kasus ini juga memicu situasi penyanderaan digital setelah peretas mengancam akan membocorkan informasi pribadi pelanggan jika tuntutan tebusan tidak dipenuhi.
Sebagai upaya memperkuat pertahanan siber, Jepang sebelumnya mengesahkan Undang-Undang Pertahanan Siber Aktif (Active Cyber Defense Act) pada Mei 2025. Salah satu ketentuannya mulai berlaku bulan lalu, memberikan kewenangan kepada kepolisian dan Pasukan Bela Diri Jepang untuk menonaktifkan sistem yang digunakan penyerang di sumbernya serta mencegah serangan sebelum terjadi.
Pekan lalu, NCO juga meluncurkan situs khusus berisi informasi peringatan dan layanan bantuan bagi masyarakat yang khawatir terhadap ancaman siber. Pada Kamis, kantor tersebut turut menerbitkan panduan bagi perusahaan, termasuk anjuran untuk terus memantau celah keamanan, memasang pembaruan sistem, serta memastikan halaman web yang seharusnya hanya dapat diakses oleh administrator tidak terbuka untuk publik.
