Pemerintah Jepang telah membentuk sebuah organisasi baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk menangani krisis populasi di negara tersebut, dan menggelar pertemuan pertama dengan para menteri terkait.
Badan komando baru bernama “Markas Strategi Populasi” ini akan mengoordinasikan berbagai kebijakan, termasuk pelaksanaan langkah-langkah untuk mengatasi penurunan angka kelahiran, memberikan dukungan bagi pengasuhan anak, serta mendorong revitalisasi daerah.
“Kami akan secara komprehensif menerapkan langkah-langkah untuk menghadapi depopulasi demi menciptakan masyarakat yang memungkinkan setiap orang tinggal di tempat yang mereka pilih,” kata Takaichi, secara khusus menyinggung tantangan yang dihadapi wilayah-wilayah regional di Jepang.
Ia menambahkan bahwa organisasi ini akan mempertimbangkan dukungan bagi pemerintah kota dalam mengatasi penurunan jumlah penduduk, sekaligus berupaya menghidupkan kembali perekonomian daerah.
Langkah-langkah konkret akan dibahas oleh Badan Anak dan Keluarga, Kantor Kabinet, dan kementerian terkait lainnya di bawah koordinasi badan komando tersebut.
Organisasi ini dibentuk setelah Partai Demokratik Liberal yang berkuasa dan mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang, menyepakati pembentukan satuan tugas penurunan populasi di dalam pemerintahan pada Oktober lalu.
Dalam pidato kebijakannya setelah menjabat pada 21 Oktober, Takaichi menggambarkan penyusutan populasi sebagai “masalah terbesar Jepang” dan berkomitmen menghadirkan kerangka kerja konkret untuk mempertimbangkan langkah penanganannya.
Sc : JT
