Pemerintah Jepang pada Jumat menyetujui rencana untuk mempertimbangkan legalisasi penggunaan nama keluarga saat lahir (nama sebelum menikah) secara tunggal dalam dokumen resmi bagi pasangan yang sudah menikah. Namun, aturan utama yang mewajibkan pasangan suami-istri menggunakan nama keluarga yang sama setelah menikah tetap dipertahankan.
Selama ini, pemimpin dunia usaha dan sejumlah partai oposisi mendorong sistem yang memungkinkan suami dan istri memiliki nama keluarga berbeda. Mereka menilai aturan yang ada sering menimbulkan masalah sosial, terutama bagi perempuan yang tetap menggunakan nama sebelum menikah dalam pekerjaan, tetapi secara hukum harus mengganti nama keluarga setelah menikah. Akibatnya, mereka bisa mengalami kesulitan dalam hal administratif, seperti membuka rekening bank dengan nama yang digunakan di tempat kerja.
Saat ini Jepang memang sudah memperbolehkan nama lama dicantumkan bersama nama baru di beberapa dokumen resmi, seperti SIM dan paspor. Kebijakan itu diperluas oleh pemerintah setelah muncul kritik dari masyarakat mengenai kewajiban perubahan nama keluarga.
Menteri yang bertanggung jawab atas kesetaraan gender, Hitoshi Kikawada, mengatakan bahwa menjadikan penggunaan nama lahir secara tunggal sebagai hal yang legal dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan dan kerugian yang dialami orang akibat perubahan nama setelah menikah. Namun ia belum menjelaskan kapan rancangan undang-undang terkait akan diajukan ke parlemen.
Rencana ini menuai kritik dari Rengo, serikat buruh terbesar di Jepang. Sekretaris jenderalnya, Masashi Jimbo, mengatakan langkah tersebut tidak akan menyelesaikan masalah secara mendasar dan kemungkinan juga tidak akan mendapatkan pemahaman dari komunitas internasional.
Isu mengenai kemungkinan pasangan menikah menggunakan nama keluarga berbeda memang telah lama menjadi perdebatan di Jepang. Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang dikenal berhaluan konservatif, selama ini bersikap hati-hati terhadap perubahan tersebut. Sebagian anggota partai pemerintah Liberal Democratic Party khawatir sistem nama keluarga terpisah dapat melemahkan kohesi keluarga dan nilai tradisional.
Setelah meraih kemenangan besar dalam pemilu pada 8 Februari dan membentuk kabinet baru, Takaichi menginstruksikan para menteri terkait untuk menyiapkan dasar kebijakan yang memungkinkan penggunaan nama lahir secara tunggal dalam dokumen resmi.
Sc : JT
