Pemerintah Jepang telah memulai survei terkait penggunaan asuransi kesehatan publik oleh warga negara asing, menyusul kekhawatiran sejumlah anggota parlemen bahwa ada orang dari luar negeri yang sengaja datang untuk memanfaatkan bantuan biaya pengobatan mahal.
Ini adalah pertama kalinya Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang melakukan studi mengenai kondisi pembayaran premi asuransi oleh warga asing yang tinggal di Jepang serta rincian manfaat yang mereka terima. Hasil survei ini dijadwalkan akan diumumkan pada musim panas mendatang.
Menurut pejabat terkait, kementerian juga akan mempertimbangkan kemungkinan untuk meninjau kembali sistem yang ada, tergantung pada hasil survei tersebut.
Di Jepang, semua penduduk wajib mendaftar dalam program asuransi kesehatan publik dan membayar premi secara rutin.
Bagi warga asing yang terdaftar sebagai penduduk dan tinggal lebih dari tiga bulan, pada dasarnya diwajibkan untuk ikut dalam sistem National Health Insurance (Asuransi Kesehatan Nasional) — yaitu skema yang ditujukan bagi pekerja lepas, wiraswasta, dan mereka yang tidak bekerja — jika mereka belum terdaftar dalam program asuransi publik lainnya.
Salah satu manfaat dari sistem ini adalah pengembalian biaya pengobatan jika total pengeluaran dalam satu bulan melebihi batas tertentu. Batas ini berbeda tergantung usia dan penghasilan masing-masing individu.
Pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2024, sekitar 970.000 warga asing terdaftar dalam program National Health Insurance, atau sekitar 4% dari total peserta, menurut data kementerian.
Selama periode Maret 2023 hingga Februari 2024, total 980,3 miliar yen (sekitar 7 miliar dolar AS) telah dikembalikan kepada peserta asuransi yang pengeluarannya melebihi batas bulanan. Dari jumlah tersebut, 11,8 miliar yen atau sekitar 1,21% diberikan kepada peserta yang merupakan warga asing.
Seorang pejabat dari kementerian kesehatan menyatakan bahwa jumlah ini “tidak bisa dikatakan tinggi jika dibandingkan dengan proporsi warga asing yang terdaftar.”
Namun, beberapa politisi menyatakan kekhawatiran bahwa sistem ini dapat disalahgunakan, dengan kemungkinan orang asing datang ke Jepang hanya untuk memperoleh pengobatan mahal dengan biaya pribadi yang jauh lebih rendah.
Yuichiro Tamaki, pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat (partai oposisi kecil), menulis di media sosial bahwa “orang yang tinggal hanya 90 hari bisa mendapatkan manfaat pengobatan mahal senilai puluhan juta yen. Sistem ini seharusnya ditinjau agar penerapannya lebih ketat.”
Sc : KN
