Pemerintah Metropolitan Tokyo diperintahkan pada 19 November untuk membayar sekitar ¥39 juta (sekitar US$248.000) kepada keluarga pria berkewarganegaraan Nepal yang meninggal saat berada di tahanan polisi.
Keluarga korban sebelumnya menuntut sekitar ¥61,8 juta (sekitar US$392.000) sebagai kompensasi dari pemerintah metropolitan dan pemerintah nasional.
Putusan dari Pengadilan Tinggi Tokyo dalam kasus banding ini jauh lebih besar dibandingkan keputusan di pengadilan pertama pada bulan Maret 2023 yang hanya menetapkan kompensasi sekitar ¥1 juta (sekitar US$6.300), yang sebelumnya dibatasi berdasarkan jumlah maksimum yang bisa diterima di negara asal korban. Namun, Hakim Ketua Maki Aizawa menyebut “perlindungan hak asasi manusia internasional” sebagai alasan untuk tidak menerapkan pembatasan tersebut kali ini.
Menurut putusan, pria berusia 39 tahun tersebut ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Stasiun Shinjuku pada tahun 2017 atas dugaan memiliki kartu kredit atas nama orang lain yang ia temukan di jalan. Karena perilaku agresifnya, polisi menahan korban sekitar 2 jam dengan tali pengikat di pergelangan tangan dan ikatan di lutut. Setelah dipindahkan ke Kantor Kejaksaan Distrik Tokyo, korban kehilangan kesadaran saat interogasi dan meninggal dunia. Penyebab kematian ditetapkan sebagai “hiperkalemia,” yaitu tingkat kalium dalam darah yang sangat tinggi.
Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Kepolisian Metropolitan Tokyo (MPD) telah melakukan kelalaian, dengan menyimpulkan bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam penahanan turut berkontribusi terhadap kematian korban. Dalam pengadilan pertama, argumen bahwa menurut Undang-Undang Ganti Rugi Negara Jepang, kompensasi terhadap korban asing dibatasi hingga jumlah yang dapat diterima di negara asalnya, diterima. Namun dalam putusan 19 November ini disebutkan: “Sistem hukum berbeda antara negara-negara, dan perbandingan terperinci tidak mudah. Pembatasan semacam itu bisa mengarah pada konsekuensi yang tidak wajar atau merugikan dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia.”
Seperti putusan pengadilan pertama, keputusan terbaru menolak tanggung jawab pemerintah nasional, dengan alasan bahwa kejaksaan tidak dapat memprediksi kematian pria itu.
MPD menanggapi: “Setelah mempertimbangkan secara cermat putusan pengadilan, kami akan memikirkan langkah selanjutnya.”
Melalui pengacaranya, istri korban menyampaikan: “Saya berdoa agar tidak ada orang lain yang harus merasakan sakit yang saya alami.”
Sc : mainichi
