Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba berjanji untuk menetapkan jadwal kenaikan pajak guna mendanai peningkatan kemampuan pertahanan negara.
Dalam sebuah program yang ditayangkan oleh Japan Broadcasting Corp. (NHK) pada 15 Oktober, Ishiba menekankan pentingnya memastikan pendanaan dengan bertanggung jawab, menolak anggapan untuk menunda atau menghindari keputusan mengenai sumber dana.
Hal ini menyusul persetujuan pemerintahan sebelumnya pada Desember 2022, yang meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 1,5 kali lipat menjadi total 43 triliun yen selama lima tahun ke depan.
Untuk menutupi sebagian dari pengeluaran tersebut, pemerintah berencana mengumpulkan lebih dari 1 triliun yen melalui kenaikan pajak perusahaan, pajak penghasilan, dan pajak tembakau. Namun, keputusan mengenai kapan kebijakan pajak ini akan dimulai telah ditunda.
Ishiba menyadari bahwa masalah ini harus segera diselesaikan dan menyatakan bahwa dalam diskusi reformasi pajak mendatang, penetapan tanggal mulai kenaikan pajak harus diputuskan. Dia juga menekankan bahwa perusahaan dan pihak yang mampu secara finansial harus berkontribusi untuk menanggung beban tersebut.
Rencana reformasi pajak yang dibahas sebelumnya menyebutkan bahwa kenaikan pajak akan dilakukan secara bertahap hingga tahun fiskal 2027, meskipun tidak ada tanggal pasti yang ditetapkan, hanya disebutkan bahwa kenaikan pajak akan dimulai “pada waktu yang tepat di tahun 2024 atau setelahnya.”
Sc : asahi
