Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba pada Selasa (2 April) berjanji untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap partainya, yang sudah melemah dan semakin dirugikan oleh skandal pemberian voucher yang menjerat dirinya. Di saat yang sama, ia bertekad untuk mengimplementasikan langkah-langkah bantuan inflasi secara mulus menjelang pemilu Dewan Penasihat (House of Councillors) Jepang yang akan berlangsung musim panas ini.
Dalam konferensi pers yang digelar sehari setelah parlemen mengesahkan anggaran negara senilai 115,20 triliun yen (sekitar $770 miliar) untuk tahun fiskal baru, Ishiba menekankan pentingnya memastikan masyarakat merasakan pertumbuhan upah meskipun harga kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Namun, ia tetap ragu untuk menurunkan pajak konsumsi atas makanan sebagai bentuk bantuan inflasi.
Terkait kebijakan perdagangan, Ishiba menyatakan Jepang akan terus mendesak Amerika Serikat untuk mengecualikan negaranya dari tarif impor mobil yang akan segera diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Jika dianggap perlu, Ishiba mengatakan dirinya bersedia terbang ke AS untuk membahas masalah ini langsung dengan Trump, meskipun ia menegaskan bahwa pembicaraan akan lebih dulu dilakukan di tingkat menteri terkait.
Pemerintahan minoritas Ishiba berhasil mengamankan anggaran fiskal 2025, tetapi kabinetnya mengalami penurunan dukungan publik ke level terendah, menurut berbagai jajak pendapat media.
Kepercayaan publik semakin terguncang setelah terungkap bahwa Ishiba membagikan voucher senilai 100.000 yen kepada 15 anggota baru Partai Demokrat Liberal (LDP) di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives). Skandal ini semakin memperburuk citra partai yang sebelumnya sudah tercoreng oleh kasus dana gelap (slush fund) di internal LDP.
“Saya harus mengakui bahwa saya tidak dalam kondisi terbaik. Saya harus menghadapi ini secara terbuka dan melakukan refleksi mendalam,” kata Ishiba kepada wartawan. Ia juga menyebutkan kekhawatirannya bahwa dirinya dianggap sebagai sosok “pelit” yang jarang bersosialisasi dengan anggota partai melalui acara makan malam.
Ishiba mengklaim bahwa pemberian voucher tersebut adalah bentuk apresiasi bagi anggota baru LDP, yang terpilih dalam pemilu Oktober lalu, di mana koalisi partai berkuasa kehilangan mayoritasnya di majelis rendah.
“Saya akan mencurahkan seluruh hati dan jiwa saya untuk mendapatkan kembali kepercayaan setiap individu,” ujarnya kepada publik.
Skandal ini menjadi tantangan baru bagi koalisi yang dipimpin oleh LDP dan Komeito menjelang pemilu Dewan Penasihat, di mana mereka saat ini masih memegang mayoritas.
Sebagai presiden LDP, Ishiba menegaskan pentingnya debat parlementer yang menyeluruh terkait kebijakan ekonomi dan sosial guna mendapatkan dukungan dari oposisi.
Saat ditanya tentang kemungkinan pemilu serentak untuk majelis atas dan bawah, Ishiba menegaskan, “Saya tidak berpikir untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, menggelar pemilu serentak untuk kedua majelis, atau merombak koalisi pemerintahan.”
Pemilu Dewan Penasihat harus digelar musim panas ini, dengan pemilih diperkirakan akan memberikan penilaian mereka terhadap kepemimpinan Ishiba, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan tarif AS.
Amerika Serikat berencana menerapkan tarif 25% atas impor mobil tanpa pengecualian mulai Kamis (4 April). Pejabat Jepang saat ini sedang berkomunikasi dengan pemerintahan AS untuk mendapatkan pengecualian, mengingat pentingnya pasar AS bagi industri otomotif Jepang.
“Jepang adalah investor terbesar di Amerika Serikat. Kami akan terus mendesak AS untuk mengecualikan Jepang dari kebijakan ini,” ujar Ishiba.
Untuk mengantisipasi dampak kenaikan tarif terhadap ekonomi Jepang, Ishiba mengatakan bahwa pemerintah akan mengumpulkan informasi dari sekitar 1.000 pusat konsultasi di seluruh negeri dan akan melakukan “segala yang bisa dilakukan” untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi perusahaan yang terkena dampak.
Sc : KN
