Sekitar 15.000 orang berjalan di tengah hujan pada akhir pekan lalu dalam pawai Tokyo Pride 2026 di pusat Kota Tokyo. Sambil membawa bendera pelangi, para peserta menyerukan kesetaraan hak bagi komunitas LGBTQ+ di Jepang.
Penyelenggara memperkirakan sekitar 274.000 orang menghadiri rangkaian acara yang berlangsung selama dua hari, Sabtu dan Minggu. Selain pawai, acara juga diisi dengan pertunjukan, lokakarya, diskusi, serta diikuti lebih dari 200 perusahaan dan organisasi.
Tokyo Pride dikenal sebagai salah satu acara hak-hak LGBTQ+ terbesar di Asia.
Tahun ini, acara tersebut mengusung tema “Equal rights today. A freer, fairer tomorrow” atau “Hak yang setara hari ini. Masa depan yang lebih bebas dan lebih adil.”
Tema tersebut mencerminkan harapan besar terhadap kemungkinan putusan Mahkamah Agung Jepang terkait kesetaraan pernikahan yang diperkirakan dapat keluar sebelum akhir tahun ini.
Ketua bersama Tokyo Pride, Natsumi Yamada dan Yuko Sato, menyatakan bahwa masyarakat Jepang saat ini berada di titik penting dalam sejarah.
Mereka menilai pengakuan pernikahan sesama jenis akan menjadi langkah besar menuju masyarakat di mana setiap orang dapat hidup sebagai dirinya sendiri.
Saat ini Jepang masih menjadi satu-satunya negara anggota G7 yang belum mengakui pernikahan sesama jenis secara hukum.
Meski demikian, dukungan publik terhadap pernikahan sesama jenis terus meningkat. Survei Ipsos tahun 2025 menunjukkan sekitar 67 persen masyarakat Jepang mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis.
Namun dukungan di kalangan politik masih lebih rendah. Menurut kelompok advokasi Marriage for All Japan, hanya sekitar 32 persen anggota parlemen yang mendukung pernikahan sesama jenis.
Salah satu peserta yang hadir adalah Kichimaru, anggota organisasi nirlaba Nijiiro Kazoku yang memperjuangkan kesetaraan pernikahan.
Ia mengatakan banyak pasangan sesama jenis yang telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan hak yang sama di mata hukum.
“Saya tentu berharap ada putusan yang menyatakan kondisi saat ini bertentangan dengan konstitusi. Tetapi ada juga orang-orang yang jauh lebih tua dan merasa waktu mereka tidak banyak lagi. Mereka ingin bisa menikah sebelum meninggal dunia,” ujarnya.
Pihak yang menolak legalisasi pernikahan sesama jenis berpendapat bahwa perubahan tersebut akan memerlukan revisi besar terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang dan sistem pencatatan keluarga yang saat ini mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Namun para pendukung menilai tidak adanya pengakuan hukum membuat pasangan sesama jenis kehilangan berbagai perlindungan hukum serta memperkuat diskriminasi.
Perjuangan hukum terkait pernikahan sesama jenis di Jepang dimulai pada 2019 ketika sejumlah pasangan sesama jenis mengajukan gugatan di berbagai wilayah Jepang.
Hingga kini, 10 dari 12 putusan pengadilan yang telah keluar menyatakan bahwa kondisi saat ini bertentangan atau berpotensi bertentangan dengan konstitusi Jepang.
Pada 25 Maret lalu, kasus-kasus tersebut resmi dibawa ke Sidang Besar Mahkamah Agung Jepang. Putusan terpadu pertama dari pengadilan tertinggi Jepang mengenai pernikahan sesama jenis diperkirakan dapat keluar paling cepat pada akhir tahun ini.
Sc : JT
