Menu

Dark Mode
Anime Record of Ragnarok Resmi Berlanjut ke Season 4, Trailer Perdana Dirilis Anime Snowball Earth Dipastikan Berlanjut ke Season 2, Trailer Perdana Resmi Dirilis Indonesia dan Jepang Perkuat Diplomasi Budaya, Museum KAA Bandung Akan Dikembangkan Bersama Polisi Jepang Salah Tangkap Warga Nepal karena Tak Mengenali Kartu Izin Tinggal Model Baru Aturan Visa Bisnis Jepang yang Lebih Ketat Bikin Warga China Khawatir Harus Tinggalkan Jepang AI di Jepang Kini Bisa “Menerjemahkan” Tangisan Bayi, Bantu Orang Tua Tahu Penyebabnya

News

Kurangi Beban Rakyat, PM Jepang Sanae Takaichi Targetkan Bebaskan Pajak Makanan Berlaku April Selama 2 Tahun

badge-check


					Kurangi Beban Rakyat, PM Jepang Sanae Takaichi Targetkan Bebaskan Pajak Makanan Berlaku April Selama 2 Tahun Perbesar

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pada Minggu bahwa ia menargetkan untuk mulai menerapkan penangguhan pajak konsumsi sebesar 8 persen untuk makanan dan minuman selama dua tahun pada tahun fiskal 2026, yang dimulai pada April.

“Saya berpikir bahwa penangguhan pajak makanan selama dua tahun ini akan menjadi jembatan hingga sistem kredit pajak yang dapat dikembalikan (refundable tax credit) selesai dirancang dan diterapkan,” ujar Takaichi dalam sebuah program televisi. Isu penurunan pajak ini menjadi salah satu topik utama dalam pemilu DPR Jepang pada 8 Februari.

Dalam pidato kebijakan di parlemen pada Oktober setelah menjabat sebagai perdana menteri, Takaichi berjanji akan memprioritaskan penanganan kenaikan biaya hidup, serta menyatakan bahwa pemerintah akan mulai merancang sistem yang menggabungkan pengurangan pajak penghasilan dan bantuan tunai bagi rumah tangga berpendapatan rendah hingga menengah.

Saat ini, pajak konsumsi Jepang ditetapkan sebesar 8 persen untuk makanan dan minuman, serta 10 persen untuk sebagian besar produk lainnya.

Sementara itu, Centrist Reform Alliance, partai baru berhaluan moderat yang kini menjadi kekuatan oposisi terbesar di DPR, menjadikan penghapusan pajak konsumsi atas makanan sebagai fokus utama kampanye mereka.

Salah satu ketua aliansi tersebut, Yoshihiko Noda, mengatakan dalam program yang sama bahwa dibutuhkan sekitar 10 triliun yen (sekitar 64 miliar dolar AS) untuk menghapus pajak tersebut.

“Saya akan berupaya semaksimal mungkin agar kebijakan ini dapat diterapkan dalam tahun ini tanpa menerbitkan obligasi pembiayaan defisit,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa jika undang-undang dapat disahkan lebih awal, penghapusan pajak makanan memungkinkan dilakukan mulai musim gugur.

Dari tujuh perwakilan partai pemerintah dan oposisi yang hadir dalam acara tersebut, hanya Yuichiro Tamaki, ketua Democratic Party for the People, yang tidak sepakat dengan target waktu tahun fiskal 2026.

“Kita perlu membahasnya secara menyeluruh,” kata Tamaki, dengan mempertimbangkan dampak penurunan pajak terhadap sektor seperti restoran, seraya menegaskan bahwa partainya mengusulkan penurunan pajak konsumsi menjadi 5 persen.

Sc : mainichi 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Indonesia dan Jepang Perkuat Diplomasi Budaya, Museum KAA Bandung Akan Dikembangkan Bersama

27 June 2026 - 12:10 WIB

Polisi Jepang Salah Tangkap Warga Nepal karena Tak Mengenali Kartu Izin Tinggal Model Baru

27 June 2026 - 10:10 WIB

Aturan Visa Bisnis Jepang yang Lebih Ketat Bikin Warga China Khawatir Harus Tinggalkan Jepang

26 June 2026 - 18:00 WIB

Hasil Jepang vs Swedia: Daizen Maeda Cetak Gol, Laga Berakhir Imbang 1-1

26 June 2026 - 12:34 WIB

Jepang Akan Perluas Pengawasan Pembelian Apartemen oleh Warga Asing yang Tinggal di Jepang

26 June 2026 - 12:10 WIB

Trending on News